NEWS
-
BPHTB Tumbuh, Realisasi PAD Batam Triwulan I/2024 Meningkat 28%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam pada triwulan I/2024 meningkat sebesar 27-28% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Batam Jefridin mengatakan penyumbang terbesar yakni realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Realisasi anggaran triwulan I/2024 berada di atas target, terutama PAD, antara 27 hingga 28% per 31 Maret 2024,” kata […]
-
DJP: Penerimaan pajak di tiga provinsi capai Rp3,56 triliun
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) mencatat realisasi penerimaan pajak di tiga provinsi periode Januari-Maret 2024 mencapai Rp3,56 triliun atau 18,01 persen dari target Rp19,8 triliun. Kepala Bidang Pengawasan Data dan Potensi Perpajakan Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sulselbartra Soebagyo, di Makassar, Senin, mengatakan penerimaan pajak di secara […]
-
Pengusaha Kalsel Dipenjara Gegara Tak Lapor SPT
Pengusaha asal Kalimantan Selatan (Kalsel) dipidana hukuman penjara karena dengan sengaja tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak. Berdasarkan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tersangka berinisial AA melalui CV BA pada tahun pajak 2012 melakukan penjualan batu bara kepada PT B. Namun atas penjualan tersebut, CV BA tidak melaporkan, tidak menghitung, dan […]
-
DJPb Papua: Penerimaan pajak dalam negeri hingga Maret capai Rp1,57 M
Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua menyebutkan penerimaan pajak dalam negeri hingga Maret 2024 mencapai Rp1,57 miliar atau tumbuh positif 13,69 persen (year on year/yoy). Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Papua Moudy Hermawan dalam siaran pers, di Jayapura, Rabu, mengatakan hal itu berdasarkan perkembangan fiskal regional pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara […]
-
Pajak Rokok 10%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Kalimantan Utara
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara 1/2024. Perda tersebut merupakan aturan pelaksana dari Pasal 94 Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Selain itu, perda tersebut dirilis untuk mengoptimalkan […]
WA only