NEWS
-
Coretax DJP: 1 Nomor Identitas Pajak bagi 1 Entitas (Pusat dan Cabang)
Ketika coretax administration system (CTAS) diimplementasikan, pusat dan cabang tidak lagi memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masing-masing. Ditjen Pajak (DJP) mengatakan nantinya hanya terdapat 1 NPWP untuk entitas pusat. Unit cabang tidak lagi menggunakan NPWP yang sejajar sebagai 2 entitas yang berbeda dengan induk atau pusat. Untuk cabang, pemerintah akan menggunakan Nomor Identitas Tempat […]
-
Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 di Jakarta Dengan NJOP di Bawah Rp 2 miliar, Apa Syaratnya?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2024 melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024. Peraturan ini ditujukan untuk membantu mengurangi beban wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, juga untuk menjaga daya beli masyarakat. Dilansir dari laman resminya, Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 diterbitkan […]
-
Cara Cek NIK Sudah Padan dengan NPWP atau Belum
Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berakhir pada 30 Juni 2024. Artinya, mulai 1 Juli 2024 semua NIK bisa digunakan sebagai NPWP. Penggantian itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Jika sudah […]
-
9 Hari Lagi, Ini Risiko Jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong masyarakat untuk melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasalnya, deadline pemadanan data NIK dan NPWP ditetapkan 30 Juni 2024. Pemadanan data NIK sebagai NPWP ini merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021, yang aturan turunannya dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan […]
-
Soal Wacana PPN 12% Tahun Depan, Tim Prabowo akan Bahas secara Khusus
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi mengaku masih akan memutuskan apakah tarif PPN akan naik dari 11% menjadi 12% pada tahun depan. Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono mengatakan masalah kenaikan tarif PPN masih akan dikoordinasikan dengan pemerintah saat ini. “Semua masih akan kita koordinasikan,” ujar Thomas ketika ditanya, Senin […]
WA only