NEWS
-
Purbaya Sebut PPh 0% hingga 50 Tahun di PFII Bukan Potential Loss
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pemberian insentif PPh badan 0% hingga 50 tahun merupakan strategi menarik investor besar untuk menanamkan modalnya di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Purbaya mengatakan pemberian insentif pajak yang jumbo diperlukan agar financial center Indonesia lebih menarik dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Singapura, Hong Kong, serta Dubai, Uni Emirat Arab. […]
-
DJP Larang Wajib Pajak Rekam SP2DK Daring, Pelanggar Terancam Sanksi
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengatur larangan bagi wajib pajak untuk merekam proses penyampaian penjelasan atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang dilakukan secara daring melalui video conference. Sebaliknya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) justru diwajibkan melakukan perekaman selama proses tersebut berlangsung. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak […]
-
Cegah PHK, DPR Minta DJP Permudah WP Dapat Kelonggaran Bayar Pajak
Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin meminta pemerintah mempermudah perusahaan memperoleh keringanan atau dispensasi pembayaran pajak sebagai salah satu upaya mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Zainul, kemudahan memperoleh keringanan pembayaran pajak dapat membantu perusahaan bertahan di tengah tekanan ekonomi. Kebijakan tersebut juga bisa melonggarkan arus kas perusahaan sehingga menekan peluang terjadinya PHK. “Kalau memang […]
-
Apindo Minta UU PFII Beri Kepastian Hukum, Bukan Sekadar Insentif Pajak
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pengesahan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi momentum untuk memperkuat daya saing sektor keuangan nasional. Namun, efektivitas beleid tersebut dinilai akan sangat bergantung pada kualitas aturan pelaksanaan, kepastian hukum, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, dunia usaha pada […]
-
DJP Larang Wajib Pajak Rekam Penjelasan SP2DK via Video Conference
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 melarang wajib pajak merekam pelaksanaan penyampaian penjelasan atas SP2DK. Larangan ini berlaku dalam hal penjelasan atas SP2DK disampaikan oleh wajib pajak, wakil, kuasa, atau pegawainya secara langsung melalui video conference. “Dalam pelaksanaan penyampaian penjelasan secara langsung melalui media daring dengan video conference, account representative (AR) dan/atau pegawai DJP yang […]
WA only