NEWS
-
Efek Larangan Rekam Penjelasan Petugas Pajak
Kebijakan Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak yang melarang wajib pajak merekam proses penyampaian penjelasan atas Surat Permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) secara daring menuai sorotan. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut beleid tersebut, Ditjen Pajak mewajibkan kantor pelayanan pajak (KPP) melakukan perekaman […]
-
PFII Bebaskan Pajak Warisan Family Office
Pemerintah memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasioanl Indonesia (PFII) tidak akan mengenakan pajak warisan atas aset tertentu yang dikelolamelalui skema family office. Kebijakan ini disiapkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik pengelolaan kekayaan global. Direktur jendral Stabilitas dan pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Suheruddin mengatakan, ketentuan tersebut mengacu pada praktik yang lazim […]
-
Kenalkan Minyak Persempit Ruang Fiskal
Pemerintah mulai menyiapkan sejumlah skenario Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Meski ruang fiskal diperkirakan semakin terbatas, pemerintah memastikan kondisi APBN tetap aman dan program prioritas, termasuk subsidi energi serta stimulus ekonomi semester II-2026, tetap berjalan. [1, 2, 3, 4] Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kenaikan harga minyak […]
-
Pemerintah Ultimatum Peserta Tax Amnesty
Pemerintah memberi peringatan terakhir kepada wajib pajak peserta Tax Amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang belum merealisasikan komitmen repatriasi aset maupun pengungkapan harta. Pemerintah menetapkan akhir 2026 sebagai batas waktu sebelum pengawasan dan penegakan kepatuhan pajak diperketat mulai awal 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah selama ini telah memberikan berbagai insentif dan […]
-
APBN RI Semester I: Pendapatan Rp 1.459 T-Defisit Rp 196 T
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I 2026 mencapai Rp 196,5 triliun. Realisasi itu setara dengan 0,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kinerja fiskal sepanjang semester I 2026 menunjukkan tren semakin menguat. Defisit APBN itu berarti pendapatan negara lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran atau belanja negara. […]
WA only