NEWS
-
Menkeu Tunda Rencana Penerapan Pajak Baru
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan pemerintah tidak melanjutkan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jalan tol maupun pajak tambahan bagi kelompok berpenghasilan tinggi. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan. Pemerintah memilih menahan penambahan beban pajak hingga daya beli masyarakat dinilai cukup kuat. “Posisi kami tidak berubah. Kami […]
-
DJP Benahi Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan
Catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak menjadi alarm bagi kinerja penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui temuan tersebut sebagai bagian dari mekanisme pengawasan untuk memperbaiki tata kelola. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan temuan BPK dipandang sebagai koreksi konstruktif. “Pada prinsipnya kami memandang […]
-
Tarik Ulur Pajak KEndaraan Listrik
Tarik ulur kebijakan pajak kendaraan listrik sempat memicu polemik akibat masuk dalam skema pajak daerah lewat penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026. Namun, pemerintah kini justru mendorong pemberian insentif fiskal bagi kendaraan listrik melalui Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan seluruh gubernur untuk memberikan insentif […]
-
BPK Soroti Kinerja Pengawasan Pajak, DJP Janji Benahi Sistem
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menilai pengawasan dan pemeriksaan perpajakan belum optimal dan berpotensi membuat penerimaan negara tidak tergarap maksimal. DJP menegaskan bahwa temuan tersebut dipandang sebagai bagian dari mekanisme check and balance untuk memperkuat tata kelola penerimaan negara. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge […]
-
DJP Himpun 11,65 Juta SPT Tahunan, Sudah 77 Persen dari Target
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mencatat sebanyak 11,65 juta SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 telah disampaikan oleh wajib pajak hingga 22 April 2026. DJP menegaskan batas waktu relaksasi SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi dan tenggat pelaporan terakhir bagi wajib pajak badan akan sama-sama jatuh pada 30 April 2026. Artinya, wajib pajak memiliki sisa […]
WA only