NEWS
-
Gelombang Keluhan Restitusi Pajak Muncul, Wajib Pajak Sebut Ada Instruksi Penahanan
JAKARTA. Keluhan mengenai lambatnya pencairan restitusi pajak ramai bermunculan di media sosial Threads dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah wajib pajak dari berbagai latar belakang mengaku pengembalian kelebihan pembayaran pajak kini semakin sulit cair dan bahkan disebut mengalami penundaan selama berbulan-bulan. Mayoritas keluhan berkaitan dengan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menurut para wajib pajak seharusnya sudah […]
-
DJP Terima 12,33 Juta SPT Tahunan WP OP dan 941.602 SPT Badan
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) telah menerima sebanyak 13,27 juta SPT Tahunan PPh 2025 hingga 17 Mei 2026. Jumlah SPT yang dihimpun terdiri atas 12,33 juta SPT orang pribadi dan 941.602 SPT badan. Porsi SPT Tahunan yang disampaikan wajib pajak badan mencapai sekitar 7,09% dari total SPT Tahunan yang diterima oleh DJP. “Pelaporan SPT Tahunan PPh […]
-
Indikasi Konsolidasi Fiskal di Tahun Depan
Pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga (K/L) 2027 mencapai Rp 1.370 triliun Daya dorong belanja pemerintah terhadap perekonomian pada tahun depan, kemungkinan tak sekencang dua tahun belakangan. Sebab, pemerintah mengikis belanja kementerian dan lembaha (K/L) 2027. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah 2027, pagu indikatif belanja K/L ditetapkan sebesar Rp 1/370 triliun sebagai langkah awal […]
-
Insentif Pajak Menyengat Kredit Kendaraan Listrik
Setelah sempat menuai kekhawatiran, sejumlah pemerintah daerah bakal tetap membebaskan pajak kendaraan listrik. Kebijakan ini diyakini membuat permintaan pembiayaan produk tersebut tetap menyengat. Kredit kendaraan listrik oleh multifinance sendiri tetap moncer meski pasar otomotif belum lepas dari pelemahan daya beli. Hingga kuartal I-2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pembiayaan kendaraan listrik naik 35,27% secara tahunan […]
-
PMN Omzet Rp 15 T Masuk Pajak Minimum Global
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan pajak minimum global atau global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) badi perusahaan multinasional (PMN) yang beroperasi di Indonesia. Pasal 3 ayat 2 beleid tersebut mengatur bahwa perusahaan multinasional dengan peredaran konsolidasi minimal 750 juta euro atau sekitar Tp 15 triliun per tahun wajibb masuk […]
WA only