NEWS
-
Negara Ini Kecualikan Penjualan Tiket Kereta Api dari Pungutan PPN
Pemerintah India melalui Goods and Services Tax (GST) Council memutuskan untuk memberikan fasilitas pengecualian PPN atas beragam jenis jasa yang terkait dengan perkeretaapian. Dengan keputusan ini, PPN tidak lagi dikenakan atas penjualan tiket kereta api, pemberian fasilitas ruang tunggu dan ruang ganti di stasiun kereta api, transaksi jual beli di dalam kereta api, dan lain-lain. […]
-
Wah! Problem RI Ternyata Bukan Utang, Tapi Rasio Pajak yang Rendah
Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu memandang tantangan fiskal terbesar Indonesia bukan soal besaran utang pemerintah, melainkan rasio pajak (tax ratio) yang masih rendah. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Deni Ridwan mengatakan tax ratio Indonesia masih tergolong rendah di antara negara lainnya di kawasan. Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tax ratio […]
-
Dorong WP Lunasi Tunggakan Pajak, Pemda Adakan Program Pemutihan PBB
Guna mendorong wajib pajak menyelesaikan tunggakan pajaknya, Pemkab Kudus, Jawa Tengah menyelenggarakan program penghapusan denda atau pemutihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Djati Solechah mengatakan insentif tersebut diberikan untuk meringankan wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2. “Ini tidak terbatas pada tunggakan […]
-
Keponakan dapat Hibah Bangunan dari Paman, Kena Pajak Penghasilan?
Hibah tanah dan/atau bangunan dari paman kandung kepada keponakan merupakan objek pajak penghasilan atau dikenakan PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB). Kring Pajak menjelaskan penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi/badan dari PHTB melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak […]
-
Masih ada 681.000 NIK yang Belum Padan sebagai NPWP, Ini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) menyebut sebagian besar nomor induk kependudukan (NIK) telah dipadankan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi hingga 20 Juni 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan sejauh ini masih tersisa 681.000 NIK yang belum dipadankan sebagai NPWP orang pribadi. Dia pun mengimbau wajib pajak segera melaksanakan […]