NEWS
-
Per Februari, Penerimaan Pajak dari Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah Rp 1,67 T
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengoptimalkan penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya yang berasal dari penerimaan pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP). Hingga Februari 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp 1,67 triliun. Penerimaan ini berasal dari Rp 402,38 miliar pada tahun 2022, sebesar Rp 1,1 triliun pada tahun 2023, dan […]
-
Ingat! Hari Ini Batas Akhir Setor dan Lapor PPh Masa Maret 2024
Batas akhir penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) masa Maret 2024 yang dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut adalah hari ini, Selasa (16/4/2024). PPh masa Maret 2024 yang dibayar sendiri oleh wajib pajak juga perlu disetorkan paling lambat hari ini. Batas akhir penyetoran dan pelaporan PPh masa Maret 2024 memang mundur dari jadwal normalnya, yakni 10 dan 15 […]
-
Berkah Lebaran untuk Kejar Setoran Pajak
Momentum puasa dan Lebaran dinilai bisa mendongkrak penerimaan pajak. Hal ini tak lepas dari meningkatnya aktivitas perekonomian selama periode tersebut. Secara historis, pada periode Ramadhan dan Idulfitri 2023 yang jatuh pada Maret dan April, penerimaan pajak dibulan tersebut meningkat. Hitungan KONTAN berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak pada Maret 2023 mencapai Rp 152,22 triliun dan […]
-
Pemerintah Kantongi Pajak Digital Rp23,04 Triliun, Berikut Rinciannya
Hingga 31 Maret 2024, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp23,04 triliun. Jumlah pajak digital tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp18,74 triliun, pajak kripto sebesar Rp 580,2 miliar. Lalu pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp1,95 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain […]
-
Laporan Keuangan Diaudit Akuntan Publik, Dilampirkan Saat Lapor SPT?
Jika mempunyai laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, wajib pajak harus melampirkannya bersamaan dengan SPT Tahunan PPh. Jika laporan keuangan yang diaudit akuntan publik tidak dilampirkan, sesuai denganketentuan Pasal 4 ayat (4b) UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajakpenghasilan (PPh) dianggap tidak lengkap dan jelas. “Dalam hal laporan keuangan … diaudit oleh akuntan publik […]
WA only