NEWS
-

Rumah Kos Kurang dari 10 Pintu, Apakah Kena Pajak?
Usaha kos-kosan kerap menjadi sumber pendapatan pasif yang menggiurkan dan diimpikan banyak orang. Namun, ada hal yang kerap luput dari perhatian. Sebelum memulai usaha ini, ada baiknya cari tahu dulu ketentuan pengenaan pajak usaha dari rumah kos walaupun kurang dari 10 pintu atau kamar. Pajak rumah kos sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI […]
-

Setor Pajak Turis Asing di Bali Rp 211,8 Miliar
Pemerintah Provinsi Bali telah menerapkan pungutan pajak sebesar Rp 150.000 bagi wisatawan asing atau turis asing yang berlibur ke Bali sejak 14 Februari 2024. Hal ini diatur Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawaan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. Hanya saja, setoran penerimaan sejak kebijakan tersebut masih berlaku masih […]
-

Tutup Celah Penghindaran Pajak di Lima Negara
Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan terus menutup celah penghindaran pajak oleh wajib pajak nakal. Ditjen Pajak menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengatur Persetujuan Penghindaran Pajak (P3B) antara pemerintah Indonesia dan lima negara mitra. Hal ini menyusul selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instumen pengesahan konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan terkait persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah […]
-

Dapat Rp 5,9 Miliar! Pemkab Malang Kejar Setoran Pajak Hiburan
Perolehan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari sektor kesenian dan hiburan melampaui target. Dalam kurun waktu delapan bulan lebih, setoran dari pajak hiburan mencapai Rp 5,93 miliar. Realisasi hingga awal September ini mencapai 81 persen dari target 7,31 miliar. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang optimistis hingga akhir Desember depan bisa melampaui target. Kepala […]
-

Sebelum Meninggal, Faisal Basri Soroti 3 Hal Ini: Utang Pemerintah, Bagi-bagi Izin Tambang, dan PPN
Ekonom senior Faisal Basri yang meninggal dunia pada Kamis dini hari, 5 September 2024, sempat menyoroti tiga hal ini, yakni soal utang pemerintah yang membengkak, bagi-bagi izin tambang, dan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen tahun depan. Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Bright Institute bertema “Review RAPBN 2025 Ngegas Utang!” di Jakarta […]
WA only