NEWS
-
Jelang Pemilu AS, Pengusaha Minta Capres Pertahankan PPh Badan 21%
Pelaku usaha Amerika Serikat (AS) yang tergabung dalam US Chamber of Commerce meminta para capres AS untuk mempertahankan tarif pajak korporasi yang saat ini sebesar 21%. Menurut asosiasi tersebut, kebijakan pajak yang pro-pertumbuhan ekonomi diperlukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan mempertahankan daya saing ekonomi AS. “Kebijakan yang pro-pertumbuhan tidak hanya menumbuhkan ekonomi saja, […]
-
Timah Setor Pajak & PNBP, Total Rp 286 Miliar
PT Timah Tbk telah memberikan setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 286,24 miliar pada Januari-Juni 2024 atau semester I 2024. Kontribusi ini meliputi berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta PNBP yang mencakup berbagai kewajiban terkait dengan sektor pertambangan. Kepala […]
-
Omzet Sudah Tembus Rp4,8 Miliar, Bagaimana Kewajiban Pajaknya?
Wajib pajak UMKM perlu memahami bahwa kewajiban perpajakan yang perlu dijalankan bisa dirangkum dalam akronim DHPL. Kepanjangannya adalah daftar, hitung, bayar, dan lapor. Maksudnya, pelaku UMKM perlu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung nilai pajak terutangnya, menyetorkan pajaknya, dan melaporkan SPT. Penjelasan ini disampaikan oleh KPP Pratama Parepare dalam penyampaian edukasi kepada 30 pelaku usaha […]
-
Berlaku Hingga Akhir Oktober, Jangan Lewatkan Pemutihan Denda Pajak
Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur kembali memberikan insentif berupa pembebasan denda pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu menyatakan program pemutihan denda digelar untuk membantu wajib pajak yang kesulitan melunasi tunggakan pajak daerah. Wajib pajak pun diimbau memanfaatkan insentif pajak daerah tersebut. “Ayo segera bayar pajak! Mumpung ada pembebasan denda pajak,” bunyi keterangan foto yang […]
-
Pemerintah Diminta Segera Menerapkan Pajak Karbon
Pemerintah sedang menggodok regulasi terkait pajak karbon untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung pembangunan keberlanjutan di Indonesia. Ekonom dan pengamat menilai, regulasi pajak karbon perlu mulai diterapkan pada pembangkit listrik berbasis batubara. Fajry Akbar, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai, pajak karbon sebenarnya sudah ada dalam peta jalan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan […]
WA only