NEWS
-
Eks Pejabat Pajak Jadi Tersangka Korupsi, Bisa Gerus Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak
Lagi-lagi, bekas pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan eks pegawai dari DJP Kemenkeu, Muhammad Haniv sebagai tersangka dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi. Haniv pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Provinsi Banten pada 2011. Kemudian, pada 2015-2018, Haviv pernah […]
-
Eks Pejabat Pajak Terlibat Korupsi, Ditjen Pajak Jaga Kepatuhan Wajib Pajak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Muhammad Haniv sebagai tersangka dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi. Adapun, Haniv pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Provinsi Banten pada 2011. Kemudian, pada 2015-2018, Haviv pernah menjabat sebagai Kakanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus. Menanggapi hal tersebut, Direktur Penyuluhan, […]
-
Catatan Reformasi Pajak: Kepentingan WP dan Otoritas Mesti Seimbang
Pemerintah dalam melaksanakan reformasi pajak dinilai perlu menyeimbangkan kepentingan otoritas pajak dan wajib pajak. Founder DDTC Darussalam mengatakan sistem pajak Indonesia sedang dihadapkan pada 2 tantangan besar, yakni globalisasi dan digitalisasi. Adaptasi kedua isu ini dalam proses bisnis dan kebijakan pajak pun harus mampu mengakomodasi semua kepentingan, baik dari sisi otoritas maupun wajib pajak. “Dalam […]
-
DPR Dorong Penerapan Pajak Karbon, Biar Ada ‘Efek Jera’
Komisi XII DPR mendorong pemerintah segera menerapkan pajak karbon. Dorongan menerapkan pajak karbon juga menjadi salah satu poin hasil kesimpulan rapat antara Komisi XII DPR dan Kementerian Lingkungan Hidup.Wakil Ketua Putri Zulkifli Hasan mengatakan penerapan pajak karbon dapat menjadi instrumen untuk menurunkan emisi karbon dan mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC). “Komisi XII DPR RI mendukung agar […]
-
Presiden Prabowo Targetkan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 100% di 2029
Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan signifikan kepatuhan wajib pajak di akhir tahun pemerintahannya atau pada 2029. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, salah satu sasaran utama dalam kebijakan perpajakan ke depan adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, Prabowo menargetkan rasio kepatuhan penyampaian Surat […]
WA only