NEWS
-
Purbaya Ingin Kendala Coretax Bisa Beresdalam Waktu 1 Bulan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan perbaikan kendala dalam penerapan coretax administration system bisa selesai dalam waktu sebulan. Purbaya mengatakan terus memantau progres perbaikan coretax system pada Ditjen Pajak (DJP). Dia pun berencana mendatangkan ahli teknologi informasi untuk mempercepat perbaikan coretax system. “Keterlambatan-keterlambatan di coretax akan kita perbaiki secepatnya, dalam waktu 1 bulan harusnya bisa. […]
-
Bersiap Lapor SPT Tahunan pada 2026, UMKM Ramai-Ramai Belajar Coretax
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) memenuhi undangan Rumah BUMN Balikpapan untuk menjadi narasumber kegiatan sosialisasi Coretax DJP yang bertempat di Rumah BUMN Balikpapan pada 28 Agustus 2025. Dalam kegiatan tersebut, hadir puluhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari berbagai sektor usaha. Adapun penyuluh pajak dari Kanwil DJP Kaltimtara Azwar Syam membuka […]
-
Kejar 200 Penunggak Pajak Jumbo, Negara Bakal Kantongi Rp 60 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengantongi data 200 penunggak pajak jumbo untuk ditindak dan dilakukan penagihan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, 200 penunggak pajak yang bakal dieksekusi ini telah memiliki status hukum tetap atau inkrah. “Kita punya list 200 penunggak pajak besar. Itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar, eksekusi,” ujarnya dalam konferensi pers APBN […]
-
Nyaris Tanpa Terobosan, Shortfall Bakal Melebar, Setoran Pajak di Kisaran 80%-90%
Kinerja penerimaan pajak masih loyo. Pada Agustus 2025, realisasinya masih di angka Rp1.135,4 triliun atau 54,7% dari outlook APBN 2025 senilai Rp2.076,9 triliun. Penerimaan pajak pada Agustus 2025 juga terkontraksi 5,1% secara year on year. Sebagai perbandingan, pada tahun lalu kendati sama-sama terkontraksi, penerimaan pajak masih bisa menembus angka 62,3% dari target senilai Rp1.921,9 triliun. […]
-
Insentif PPN DTP Rumah Berlanjut Hingga 2026
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih akan melanjutkan pemberian insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan di 2026. Airlangga menegaskan pemberian insentif tersebut telah disetujui oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kementerian Keuangan. “Jadi PPN DTP sampai dengan Rp 2 miliar itu diberlakukan sampai tahun […]
WA only