NEWS
-
Kontribusi PPh Terhadap Penerimaan Pajak Turun, Pemerintah Perlu Lakukan Ini
Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, menyoroti tren menurunnya proporsi penerimaan pajak penghasilan (PPh) dalam struktur penerimaan pajak nasional. Berdasarkan data yang dibandingkan dari OECD dan Badan Pusat Statistik (BPS), ia menyebut penurunan kontribusi PPh telah berlangsung sejak lama dan mencerminkan masalah struktural dalam sistem perpajakan Indonesia. “Penurunan persentase tersebut mengakibatkan proporsi […]
-
DPR dan Prabowo Sepakat Naikkan Target Pajak 2026, Warga RI Siap-Siap Bayar
DPR dan pemerintah resmi menyepakati postur makro fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2026. Salah satu poin kesepakatan adalah kenaikan target penerimaan perpajakan. Kesepakatan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid ketika membacakan laporan hasil pembahasan pendahuluan RAPBN 2026 dan rapat kerja pemerintah (RKP) 2026 dalam rapat paripurna […]
-
Bakal Jadi Instrumen Keuangan, Skema Pajak Baru Membayangi Ekosistem Bitcoin Cs di Indonesia
Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperluas skema perpajakan atas aset kripto, seiring perubahan klasifikasi kripto dari komoditas menjadi instrumen finansial. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan regulasi dengan perkembangan pesat teknologi dan ekosistem keuangan digital. Chief Executive Officer (CEO) Tokocrypto, Calvin Kizana menyatakan bahwa pendekatan baru ini sejalan dengan perubahan fungsi kripto yang […]
-
Target Penerimaan Perpajakan pada Tahun 2026 Meningkat, Kemenkeu Beberkan Alasannya
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat untuk mengerek target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dalam kesepakatan DPR dan pemerintah, target penerimaan perpajakan ditetapkan pada kisaran 10,08% hingga 10,54% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka batas atas ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan KEM-PPKF yang diajukan pemerintah yang hanya […]
-
Uang Muka Kedua, Kring Pajak Jelaskan Cara Bikin Fakturnya
Contact center Ditjen Pajak DJP, Kring Pajak memberikan penjelasan terkait dengan tata cara pembuatan faktur pajak atas pembayaran uang muka kedua (termin ke-2 melalui Coretax DJP. Penjelasan tersebut diberikan untuk merespons cuitan warganet yang menanyakan perihal faktur pajak atas pembayaran uang muka kedua. Simak Begini Teknis Bikin Faktur Pajak atas Penerimaan Uang Muka atau Termin. […]
WA only