NEWS
-
Menimbang potensi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai
“Karena masyarakat telah menjatuhkan pilihannya pada aspek keberlanjutan, maka pemerintah pun berkomitmen akan melanjutkan program-programnya”. Demikianlah prolog Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, saat mengumumkan bahwa pemerintah akan memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Kebijakan itu berarti bahwa PPN naik 1 persen, dari semula 11 persen. Lalu apakah potensi dampak yang […]
-
Hingga Februari 2024, Setoran Pajak Masih Seret
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga Februari 2024 sebesar Rp 269,02 triliun atau setara 13,53% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Hanya saja, realisasi penerimaan pajak tersebut terkontraksi 3,9% secara year on year (YoY). Kendati begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penerimaan pajak hingga Februari secara bruto masih mencatatkan […]
-
Indef Sebut PPN Naik Jadi 12% Bakal Picu Masyarakat Tahan Plesiran
Ekonom Center of Macroeconomics & Finance Indef Abdul Manap Pulungan menilai, komponen non makanan akan menjadi komponen konsumsi yang terdampak akibat kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yakni kelompok transportasi, komunikasi, restoran dan hotel. “Ini khawatirnya ketika PPN itu naik, orang-orang cenderung menahan plesiran, yang pada akhirnya menyebabkan sektor-sektor konsumsi yang bukan kebutuhan pokok […]
-
Setoran Cukai dan PNBP di Awal 2024 Melorot
Realisasi penerimaan negara selama dua bulan pertama tahun ini melempem. Bukan hanya penerimaan pajak, setoran negara dari penerimaan kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga melorot. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi kepabeanan dan cukai hingga Februari 2024 sebesar Rp 51,5 triliun, setara 16% dari target sebesar Rp 321 triliun. Namun, angka ini […]
-
Bikin Bupot PPh 21 Istri yang NPWP-nya Gabung Suami, Bisa Diisi NIK
JAKARTA, Kring Pajak memberikan penjelasan terkait dengan pengisian identitas dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 atas pegawai tetap yang merupakan seorang istri dengan NPWP gabung dengan suaminya. Contact center Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 atas pegawai tetap tersebut dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) istri sepanjang NIK istri sudah […]
WA only