NEWS
-
WP Salah Isi Jumlah Pembayaran Pajak, Petugas Pajak Sarankan e-Pbk
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai memberikan layanan konsultasi terkait dengan kesalahan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak instansi pemerintah. Petugas pajak dari KP2KP Sinjai Syahrul mengatakan wajib pajak bersangkutan telah melakukan kesalahan dalam memasukkan jumlah pajak pada billing. Petugas lantas mengarahkan wajib pajak untuk melakukan pemindahbukuan secara elektronik (e-Pbk). “Untuk pengajuannya, […]
-
DJP Siap Awasi Kepatuhan WP yang Manfaatkan Insentif Pajak di IKN
Ditjen Pajak (DJP) akan mengawasi kepatuhan wajib pajak yang memanfaatkan berbagai fasilitas perpajakan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penyuluh Pajak Ahli Pratama DJP Imaduddin Zauki mengatakan pengawasan dilaksanakan melalui mekanisme laporan realisasi penanaman modal dan kegiatan usaha. Adapun pengawasan kepatuhan dibutuhkan untuk memastikan pemberian fasilitas perpajakan terukur dan terarah. “Di sini ada kewajiban bagi yang […]
-
Ungkap Ketidakbenaran Isi SPT, Pemeriksaan Pajak Tetap Dilanjutkan
Kendati wajib pajak mengungkapkan tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. Mengutip penjelasan pemerintah dalam dokumen APBN Kita edisi Mei 2024,pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Pasal 29ayat (1) UU KUP) menutup kesempatan wajib pajak melakukan pembetulan SPT. Namun demikian, meskipun DJP telah melakukan pemeriksaan, wajib pajak dengankesadaran sendiri dapat mengungkapkan […]
-
DJP: NITKU Baru akan Diimplementasikan Saat Coretax Berjalan
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU) sesungguhnya disiapkan untuk mendukung administrasi pajak pada coretax administration system. Oleh karena itu, NITKU baru akan diimplementasikan ketika coretax sudah siap untukdigunakan. “NITKU itu dipakai untuk coretax sebetulnya. Kayak 16 digit itu [NPWP], kalau cabangnya NITKU. Jadi sebetulnya itu dipakai di mana? Konteksnya kan […]
-
Coretax DJP, Kepatuhan Berbasis Risiko: Tiap Wajib Pajak Tidak Sama
Pendekatan kepatuhan berbasis risiko menjadi salah satu dari 10 arah bisnis proyek coretax administration system (CTAS) yang tengah dikembangkan Ditjen Pajak (DJP). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan dengan risk based compliance approach, wajib pajak diidentifikasi berdasarkan pada risiko kepatuhannya. Dengan demikian, perlakuan (treatment) yang diberikan berbeda-beda. “Jadi […]
WA only