NEWS
-
Warga RI Mulai Sulit Belanja, Kenaikan PPN Jadi 12% Harus Ditunda!
Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari saat ini 11% menjadi 12% pada 2025 sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) harus ditunda. Bila tak ingin daya beli masyarakat makin melemah. Hal ini diungkapkan oleh sejumlah kalangan ekonom, yang menganggap daya beli masyarakat saat ini tengah ambruk. Tercermin dari berbagai data setoran […]
-
Naik 63,4%, Restitusi Pajak Capai Rp 132,2 Triliun di Semester I-2024
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) meningkat 63,4% di semester I 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat, restitusi PPN mencapai Rp 132,2 triliun pada periode enam bulan pertama tahun ini. Angka ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 80,9 triliun. “Kalau kita lihat restitusi perusahaan-perusahaan dengan harga […]
-
Pakai Tarif PPh Final 0,5% Perlu Suket Dahulu? Ini Kata Kring pajak
Wajib pajak dapat langsung memanfaatkan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% sepanjang telah memenuhi kriteria seperti diatur dalam Pasal 56 hingga Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2022. Kring Pajak menyatakan tarif PPh final UMKM dapat langsung dimanfaatkan wajib pajak tanpa perlu mendapatkan surat keterangan PP 55/2022 terlebih dahulu. Menurut Kring Pajak, surat keterangan PP […]
-
Sasar 10.000 Unit Rumah, Pemerintah Tambah Rp 500 Miliar untuk Subsidi Pajak Rumah
Pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) di semester II-2024. Pemberian insentif PPN DTP tersebut dibberikan atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) di semester II-2024. Pemberian insentif […]
-
Mengenal NJOPTKP dan Besarannya dalam PBB-P2
Sebelum memutuskan membeli properti, Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) menjadi salah satu instrumen dalam regulasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang harus dipahami. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menyatakan, kehadiran NJOPTKP dapat mengurangi beban, karena ada objek yang tak dikenai pajak. Adapun PBB-P2 merupakan kewajiban […]
WA only