Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Qanun Kota Banda Aceh 1/2024. Qanun tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang(UU) 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (HKPD). Beleid yang mulai berlaku pada 8 Januari 2024 inisekaligus menggantikan sejumlah qanun […]

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 243/2014 s.t.d.t.d PMK 18/2021 mengatur setidaknya terdapat 4 kondisi yang membuat SPT dianggap tidak disampaikan. Bila SPT dianggap tidak disampaikan, Ditjen Pajak (DJP) bakal menerbitkanpemberitahuan secara tertulis kepada wajib pajak. “Dalam hal SPT dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dirjen pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak,” bunyi Pasal […]

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang, akan segera menerapkan aturan baru mengenai pembatasan perlintasan barang penumpang perjalanan dari luar negeri. Ada lima barang bawaan yang dibatasi pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. “Peraturan ini menggeser komoditas […]

Pembuatan kode billing terkait dengan PPh final UMKM dengan kode akun pajak (KAP) 411128 dan kode jenis setoran (KJS) 423 menggunakan NPWP pihak pemotong atau pemungut pajak. Adapun KAP/KJS 411128-423 untuk pembayaran PPh final atas penghasilan dariusaha yang diterima/diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu (UMKM)yang dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut pajak. “Pembuatan billing dengan KAP/KJS 411128-423 […]