NEWS
-
Pengusaha Minta Insentif PPnBM Lagi, Ekonom Khawatir Setoran PPN Tipis
Pemerintah dinilai perlu lebih selektif jika ingin kembali memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, lahkah tersebut penting untuk dilakukan, terutama terkait tarif dan jangka waktu yang diberikan. Hal ini mengingat kondisi ketatnya anggaran pendapatan dan […]
-
Tarif Naik,Penerimaan Cukai MMEA Tumbuh 11,04% di Semester I/2024
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol MMEA atau minuman beralkohol mengalami pertumbuhan 11,04% pada semester I/2024. Laporan APBN Kita edisi Juli 2024 menyatakan realisasi cukai MMEA pada semester I/2024 senilai Rp3,8 triliun atau setara 40,77% dari target Rp9,33 triliun. Kinerja penerimaan cukai MMEA tersebut utamanya dipengaruhi oleh kebijakan kenaikan tarif cukai […]
-
Apakah Uang Pinjol Dikenakan Pajak? Ini Penjelasannya
Apakah uang pinjol dikenakan pajak? Ini penjelasannya yang jarang nasabah ketahui. Adapun Pinjaman online/peer-to-peer lending bekerja melalui sebuah aplikasi/platform yang mempertemukan calon kreditur dan debitur. Debitur akan mengajukan proposal pinjaman kepada penyelenggara (pihak ketiga). Nantinya pihak penyelenggara (pihak ketiga) akan menentukan kelayakan proposal terkait serta akan ditentukan bunga pinjaman serta besaran pajaknya. Lantas apakah uang […]
-
Pengusaha Vietnam Ramai-Ramai Tolak Kenaikan Pajak Minuman Beralkohol
Berbagai asosiasi pengusaha di Vietnam menolak rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak konsumsi khusus atas pembelian minuman beralkohol (minol). Kepala Bidang Hukum Kadin Vietnam Dau Anh Tuan mengatakan kenaikan pajak konsumsi khusus akan menurunkan daya beli. Menurutnya, kondisi ini dapat memicu industri minol atau yang terkait terguncang bisnisnya. “Dampak dari RUU Pajak Konsumsi Khusus akan […]
-
Mengurangi Beban Wajib Pajak, Pemprov DKI Terapkan Pengurangan Pokok PBB
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kebijakan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang tahun 2024. “Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan serta Kemudahan […]
WA only