NEWS
-
Pemadanan NIK dan NPWP Berakhir Juni 2024, Awas Risiko Jika Kelewat!
Pemerintah telah menetapkan batas akhir proses pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada akhir Juni 2024. Sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, pemadanan NIK-NPWP ini akan digunakan sebagai indikator atau nomor untuk bertransaksi dengan DJP dalam core tax administration […]
-
Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK
Wajib pajak yang baru memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tak perlu melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-NPWP lantaran sudah dilakukan pemadanan secara otomatis oleh Ditjen Pajak (DJP). Sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/PMK.03/2022, DJPmengaktivasi NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukanpendaftaran NPWP sejak 8 Juli 2022. “Jika […]
-
Punya Beberapa Usaha Berbeda, Bagaimana Tentukan KLU saat Daftar NPWP?
JAKARTA, Untuk kepentingan perpajakan, aktivitas atau kegiatan ekonomi wajib pajak harus dikelompokkan dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Lantas, bagaimana jika wajib pajak memiliki beberapa aktivitas ekonomi yang berbeda? Kring Pajak menerangkan wajib pajak yang memiliki beberapa aktivitas ekonomi yang berbeda dapat menentukan 1 KLU utama. Wajib pajak memilih KLU utama berdasarkan penghasilan terbesar atau omzet […]
-
Pengusaha Sambut Positif 9 Insentif Pajak Penghasilan yang Difasilitasi Pemerintah
Pengusaha menyambut baik terkait pemberian fasilitas 9 insentif pajak pertambahan nilai (PPh) yang diberikan pemerintah di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rincian pemberian fasilitas tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 28/2024. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang menyampaikan, berbagai insentif PPh yang diberikan oleh pemerintah ini dengan harapan agar investor […]
-
BKF Klaim Core Tax System Mampu Tingkatkan Penerimaan Negara
JAKARTA. Sistem perpajakan Indonesia tak lama lagi akan memasuki era baru. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) bakal digantikan oleh Core Tax Administration System atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Adapun sistem anyar tersebut rencananya mulai diimplementasikan pada Juli 2024. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan penerapan Core Tax System mampu meningkatkan […]
WA only