NEWS
-
DJP Targetkan Pemungutan PPh Merchant via Shopee-Tokopedia Cs berlaku Juli 2026
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menargetkan implementasi pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas pedagang (merchant) melalui platform lokapasar (marketplace) pada Juli 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa payung hukum untuk implementasi kebijakan ini pun sudah siap. Dia juga menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan konfirmasi mengenai rencana tersebut, sejalan dengan […]
-
Berlaku Juli 2026, DJP Dorong Kesiapan Marketplace Jadi Pemungut Pajak
Ditjen Pajak (DJP) sedang melakukan ancang-ancang untuk menunjuk penyelenggara marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan para pedagang online di marketplace tersebut. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penunjukan tersebut akan dilakukan Juli 2026. Sebelum itu, DJP akan mendiskusikan aspek teknis pemungutan PPh Pasal 22 dengan penyedia marketplace agar mereka lebih siap dalam menerapkan mekanisme […]
-
Tagih Pajak, KPP WP Besar Dua Sita 3 Apartemen di Kelapa Gading
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Dua menyita 3 unit apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan sejumlah rekening milik wajib pajak. Apartemen dan rekening dimaksud disita dalam rangka menagih tunggakan pajak dari wajib pajak dimaksud. “Kegiatan ini berhasil dilaksanakan setelah kami melakukan serangkaian tindakanpenagihan, mulai dari penyampaian surat teguran, pemberitahuan surat paksa, hingga […]
-
Kejar Tunggakan Pajak, DJP Jateng II Sita Mobil hingga Truk
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II menggelar penyitaan serentak terhadap para wajib pajak yang masih belum melunasi tunggakannya. Dalam sita serentak kali ini, kantor pelayanan pajak (KPP) pada Kanwil DJP Jawa Tengah II menyita 28 aset. Mayoritas aset yang disita adalah kendaraan bermotor seperti mobil penumpang, pikap, truk, dan lain sebagainya. Nilai […]
-
Aktivasi WP Nonaktif secara Otomatis, Ini Penjelasan DJP
Ditjen Pajak (DJP) berhak mengaktifkan kembali wajib pajak dormant (nonaktif) secara otomatis setelah mendeteksi adanya transaksi atau kegiatan bisnis baru wajib pajak yang bersangkutan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mencontohkan reaktivasi status wajib pajak dapat dilakukan ketika otoritas mendapati adanya kegiatan usaha wajib pajak. Selain itu, wajib pajak terdeteksi memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membayar dan melapor […]
WA only