NEWS
-
Bos Pajak Bongkar Praktik Manipulasi Omzet Pengusaha Demi PPh 0,5%
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menemukan praktik manipulasi omzet dan pemecahan usaha demi mendapatkan tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% bagi pelaku UMKM. Akibat celah tersebut, DJP akan melakukan sejumlah perubahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Bimo mengatakan sejumlah wajib pajak melakukan praktik bunching atau menahan omzet dan melakukan firm […]
-
Bos Pajak Godok Aturan Buat Intip Dompet Digital
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah menggodok revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk memperluas cakupan perolehan data rekening keuangan untuk kepentingan perpajakan, termasuk e-wallet dan transaksi kripto. Rekening keuangan yang akan ditambahkan melalui PMK baru itu di antaranya terkait Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products) dan Mata […]
-
Kejagung Usut Korupsi di Ditjen Pajak, Modusnya Perkecil Pembayaran Wajib Pajak
Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Modus para terduga pelaku bermufakat jahat memperkecil pembayaran wajib pajak. “Yang jelas terkait ada perkara. Kita sudah melakukan tim penggeledahan. Perkara dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, […]
-
AS Pangkas Bea Masuk atas Barang Swiss dan Liechtenstein Jadi 15%
Pemerintah Amerika Serikat (AS) memangkas tarif bea masuk resiprokal atas barang impor dari Swiss dan Liechtenstein. Bea masuk dipangkas dari 39% menjadi tinggal 15%, setara dengan tarif bea masuk yang berlaku atas barang impor dari negara anggota Uni Eropa. Penurunan bea masuk dimaksud berlaku seiring dengan tercapainya kesepakatan bilateral antara ketiga pihak pada pekan lalu. […]
-
Asa pertumbuhan dari insentif pajak penghasilan
Ketika tahun anggaran 2025 memasuki babak pertengahan, pemerintah kembali memoles kebijakan fiskalnya agar lebih adaptif terhadap tekanan ekonomi global dan domestik. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025, negara memperluas cakupan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), yang sebelumnya telah diatur dalam PMK 10 Tahun 2025. Kebijakan ini tidak sekadar […]
WA only