NEWS
-
Data PEB Tak Ditemukan Saat Input di e-Faktur, Ini Solusinya
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menjelaskan terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan data pemberitahuan ekspor barang (PEB) tidak ditemukan saat menginput dokumen di aplikasi e-faktur. Menurut DJBC, PEB yang dilaporkan di e-faktur wajib rekon terlebih dahulu dengan outward manifest-nya sebagai bentuk realisasi impor. “PEB akan rekon otomatis dengan manifest jika kesamaan data telah terpenuhi,” bunyi unggahan […]
-
Jadi Menkeu, Purbaya Ungkap Tantangan Fiskal yang Bakal Dihadapi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menandatangani berita acara serah terima jabatan dan menerima penyerahan memori dari Sri Mulyani Indrawati, menteri keuangan sebelumnya. Purbaya mengaku mengemban jabatan sebagai menteri keuangan bukan hal yang mudah dilakukan. Dia wawas diri melihat tantangan perekonomian makin kompleks imbas faktor eksternal seperti geopolitik dan internal seperti program prioritas pemerintahan. “Dari […]
-
Indef Tunggu Gebrakan Menkeu Purbaya, Jangan Cuma Naikkan Pajak dan Cukai
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan (Menkeu) pengganti Sri Mulyani yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, dapat membuat kebijakan yang tak berfokus pada utang, kenaikan pajak, serta cukai. ”Jika Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani, kami tunggu gebrakan kebijakan yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah [ekonomi]. […]
-
WP Omzet Tertentu Memilih Dikenai Tarif PPh Umum, Kapan Berlakunya?
Wajib pajak yang memenuhi kriteria wajib pajak peredaran bruto (omzet) tertentu sebagaimana diatur dalam PMK 164/2023, tetapi memilih dikenai PPh berdasarkan tarif umum maka wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Ditjen Pajak (DJP). Kring Pajak menjelaskan wajib pajak yang memilih untuk dikenai tarif berdasarkan ketentuan umum PPh wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. Selain itu, pengenaan tarif umum […]
-
Gaji Rp 7,5 Juta Bebas Pajak Bisa Bikin Penerimaan PPh Berkurang, tapi…
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diminta untuk dinaikkan ambang batasnya, dari semula Rp 4,5 juta per bulan, menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Usulan ini paling kencang disuarakan oleh serikat buruh dan diungkapkan langsung saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Menaikkan PTKP jelas akan berdampak ke […]
WA only