NEWS
-
Kerugian Indonesia Apabila Tak Terapkan Pajak Minimum Global
Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengingatkan Indonesia akan kehilangan potensi penerimaan pajak apabila tidak menerapkan pajak minimum global 15%. Hal itu dikatakan oleh Fajry menanggapi pernyataan Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Susiwijono yang mengindikasikan penerapan pajak minimum global masih dipertimbangan ulang. Dia menjelaskan bahwa dalam mekanisme pajak minimum global, jika suatu […]
-
Penerimaan Pajak Per Juli 2025 Masih Kontraksi, DJP: Restitusi Cukup Tinggi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak neto hingga akhir Juli 2025 tercatat Rp 990,01 triliun. Realisasi ini baru setara 45,2% dari target APBN 2025 dan mengalami penurunan 5,29% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya restitusi […]
-
Kemenkeu Pastikan Pajak Minimum Global Jalan Terus
Kementerian Keuangan alias Kemenkeu membantah pernyataan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono terkait wacana review penerapan pajak minimum global (GMT) 15%. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa GMT akan tetap diterapkan, soal saya tarik investasi, otoritas fiskal sedang menyiapkan insentif pengganti. “Masih disiapkan [insentif pengganti], tapi tentunya kita lihat […]
-
Penerimaan Pajak Masih Kontraksi 5,29%, Begini Kata Dirjen Pajak
Ditjen Pajak (DJP) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari-Juli 2025 baru mencapai Rp990,01 triliun. Setoran pajak ini terkontraksi 5,29% dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada 2024 senilai Rp1.045,3 triliun. Kendati demikian, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan realisasi penerimaan pajak mulai tumbuh positif tiap bulannya. “Karena restitusi cukup tinggi, itu [penerimaan pajak] Rp990,01 triliun yang […]
-
Cukai Minuman Manis Harusnya Tak Dipandang sebagai Pajak, Tapi Instrumen Fiskal Berbasis Kesehatan
Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) sebaiknya tidak diperlakukan seperti pajak baru. Melainkan instrumen fiskal berbasis kesehatan yang terbukti efektif dan telah diterapkan di 99 negara. Hal ini disampaikan Chief Research & Policy Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Olivia Herlinda. “Cukai MBDK tidak semata-mata soal penerimaan negara. Cukai MBDK harus dipandang sebagai instrumen […]
WA only