NEWS
-
DJP Ungkap Alasan UKP Perlu Digelar Secara Terpusat
Ditjen Pajak (DJP) berpandangan uji kompetensi perpajakan (UKP) perlu diselenggarakan secara terpusat guna memastikan independensi dan integritas pengujian. Kepala Subdirektorat Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa DJP Meidijati mengatakan pelaksanaan ujian secara terpusat bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. “Ini juga memastikan independensi dan integritas dari proses pengujian, bebas dari kepentingan pihak tertentu. […]
-
Tax Ratio Ditarget Tembus 9,26%, Rekor Tertinggi dalam Satu Dekade | Keuangan
Pemerintah memasang target agresif untuk penerimaan perpajakan. Rasio pajak atau tax ratio ditargetkan mencapai 9,26% pada 2027, menembus level 9% untuk pertama kalinya dalam satu dekade sekaligus menjadi yang tertinggi sejak 2016. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan target tersebut mencerminkan optimisme pemerintah terhadap penguatan kinerja penerimaan pajak di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional. “Jadi […]
-
Tak Setorkan Pajak Rp1,9 Miliar, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan Jember
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Jember dalam kasus tidak menyetorkan pajak senilai Rp1,9 miliar. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Jatim III, Teguh Iman Wirotomo, mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II […]
-
Industri Pencipta Lapangan Kerja dan Pengerek Ekspor Jadi Prioritas Insentif Pajak
Pemerintah mulai memperketat pemberian insentif pajak. Ke depan, fasilitas perpajakan tidak lagi sekadar diberikan untuk mendorong investasi, tetapi akan diarahkan kepada industri yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas ekspor, meningkatkan nilai tambah, serta memberikan dampak ekonomi yang terukur. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah akan terus mengevaluasi efektivitas berbagai insentif perpajakan. Evaluasi dilakukan untuk […]
-
Pajak dan Asuransi Makin Menguras Pendapatan, Daya Beli Masyarakat Tertekan
JAKARTA. Pengeluaran masyarakat untuk kelompok pajak, pungutan, dan asuransi meningkat pada Maret 2026. Kenaikan tersebut dinilai berpotensi menekan pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disposable income masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kelompok pajak, pungutan, dan asuransi mencapai Rp 68.869 pada Maret 2026. Angka ini meningkat 6,43% dibandingkan Maret […]
WA only