NEWS
-
Marketplace Pungut Pajak, Penjual: Tenang atau Tegang?
Pajak, kata yang seringkali memicu kerutan dahi dan napas panjang. Bagi sebagian orang, pajak adalah beban yang menguras penghasilan. Di balik persepsi tersebut, pajak memiliki hakikat yang jauh lebih dalam yakni sebuah kewajiban, manifestasi kejujuran, dan wujud nyata dari semangat gotong royong untuk membangun negeri. Pajak juga menjadi cerminan dari kejujuran finansial. Sistem pajak yang […]
-
Mulai 1 Agustus, Pemkab Ini Beri Pengurangan BPHTB 35%
Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, akan memberikan keringanan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan BPHTB mulai 1 Agustus 2025. Bupati Jombang Warsubi menyebut keringanan yang diberikan berupa pengurangan pokok BPHTB sebesar 35%. Selain itu, pemkab akan menghapuskan denda BPHTB. Menurutnya, kebijakan itu diambil untuk membantu masyarakat. “Mulai 1 Agustus sampai akhir tahun, BPHTB dikurangi […]
-
Aktifkan Akses Buat Faktur Pajak, WP Bisa Ajukan Klarifikasi Tertulis
Ditjen Pajak (DJP) berwenang menonaktifkan akses pembuatan faktur pajak, baik terhadap wajib pajak terindikasi penerbit maupun pengguna, berdasarkan hasil kegiatan intelijen perpajakan. Untuk mengaktifkan kembali akses pembuatan faktur pajak, wajib pajak harus menyampaikan klarifikasi kepada DJP. Klarifikasi dapat disampaikan secara langsung dan tidak boleh dikuasakan kepada pihak lain. Adapun klarifikasi dapat disampaikan secara tertulis. “Klarifikasi […]
-
Setoran Pajak Alat Berat Belum Optimal, Pemda Minta Pendampingan BPKP
Badan Pendapatan Daerah Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengaku kesulitan menghimpun penerimaan pajak daerah dari sektor alat berat lantaran minimnya data alat berat di lapangan. Kepala Bapenda Kaltara Tommy Labo mengatakan banyak wajib pajak pemilik ataupenguasa alat berat yang menghindar saat diminta data spesifikasi alat berat. Bapenda padahal tengah melakukan pendataan guna mengoptimalisasi pajak daerah. […]
-
DJP Kemenkeu Bantah Akan Pajaki Amplop Kondangan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah akan memajaki penerimaan dari amplop kondangan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menganggap pernyataan dari DPR RI yang mengaku mendengar isu tersebut berasal dari kesalahpahaman prinsip perpajakan. “Kami perlu meluruskan bahwa tidak ada kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak maupun pemerintah yang secara khusus akan memungut […]
WA only