NEWS
-
Bea Cukai Masih Kebanjiran Kecaman, Sri Mulyani Kembali Gelar Rapat Pimpinan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kantor Bea Cukai kemarin. Diskusi tersebut membahas tindak lanjut masukan dari masyarakat, khususnya beberapa minggu belakangan. “Kami membahas tindak lanjut masukan serta perbaikan fundamental di institusi Bea Cukai RI,” ujar Sri Mulyani di laman resmi instagramnya, 13 Mei 2024. Ia […]
-
Omzet WP OP UMKM Sudah Lewati Rp500 Juta? Harus Mulai Setor PPh Final
Wajib pajak orang pribadi UMKM perlu mulai menyetorkan PPh final dengan tarif sebesar 0,5% bila omzetnya secara kumulatif terhitung sejak awal tahun sudah melewati Rp500 juta. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 164/2023, wajibpajak orang pribadi UMKM mendapatkan fasilitas omzet tidak kena pajak senilaiRp500 juta untuk setiap tahun pajak. “PPh yang […]
-
Kembangkan Taxpayer Account Management, DJP Jamin Kerahasiaan Data WP
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan dalam pengembangan aplikasi akun wajib pajak (taxpayer account management/TAM) telah memperhatikan aspek kerahasiaan data wajib pajak. Penyuluh Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Jatim III Nurul Armylia mengatakan TAM menjadi salah satu aplikasi pada sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau coretax administration system (CTAS). Nantinya, TAM akan tersedia dalam Taxpayer Portal yang […]
-
Pendapatan Tergerus Karena Opsen Pajak, Pemprov Bakal Optimalkan BUMD
Pendapatan asli daerah Pemprov Jawa Timur diperkirakan terpangkas Rp4,2 triliun seiring dengan diimplementasikannya opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan pendapatan pemprov yang hilang tersebut bakal terdistribusi ke pemkab/pemkot se-Jawa Timur. Artinya, pemkab/pemkot akan mendapat tambahan PAD senilai Rp4,2 triliun berkat kehadiran 2 […]
-
Alokasi WP Berbasis Kewilayahan, KPP Harus Tentukan Zona Pengawasan
Pengalokasian wajib pajak nonstrategis oleh kantor pelayanan pajak (KPP) kepada pegawai KPP yang menjalankan fungsi pengawasan dilaksanakan berbasis pada kewilayahan. Kepala KPP Pratama membagi wilayah kerja KPP menjadi beberapa zona pengawasan. Setiap zona tersebut dialokasikan dan menjadi wilayah kerja seksi pengawasan yang bertugas mengawasi wajib pajak nonstrategis. “Batas zona pengawasan minimal mengikuti batas wilayah administrasi […]
WA only