NEWS
-
Aturan Baru Soal Jangka Waktu Pengujian, Apa Beda dengan Aturan Lama?
PMK 15/2025 mengubah ketentuan jangka waktu pengujian atas pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, ketentuan perpanjangan jangka waktu pengujian juga turut diubah dalam PMK 15/2025. Berdasarkan PMK 15/2025, jangka waktu pengujian atas pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kini dibedakan berdasarkan pada tipe pemeriksaannya. Tipe pemeriksaan tersebut terbagi menjadi 3 jenis, yaitu […]
-
Realisasi Anggaran Coretax Capai Rp 665 Miliar
PERSOALAN sistem Coretax belum juga usai, meski bulan kedua pada tahun ini hampir selesai. Keluhan dari wajib pajak terkait permasalahan Coretax ini masih terus membanjiri media sosial X. Padahal, anggaran yang digelontorkan untuk membangun sistem ini juga tak sedikit. Berdasarkan data yang diterima KONTAN dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Dwi […]
-
Jalan Berat Mencapai Target Penerimaan Pajak
Penerimaan pajak pada bulan Januari 2025 merosot hingga Rp 70 triliun Penerimaan pajak di tahun ini bakal tersendat. Ini imbas dari beberapa kebijakan Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu). Sumber KONTAN yang enggan disebut namanya menyebut, penerimaan pajak pada Januari 2025 mengalami penurunan hingga Rp 70 triliun. Dua batu sandungan utama yang menghambat aliran […]
-
Warga Siap-Siap! Sri Mulyani Keluarkan Aturan Baru Pemeriksaan Pajak
Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru terkait pemeriksaan pajak. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025. Peraturan ini menetapkan kepastian hukum terhadap pemeriksaan pajak. Termasuk peraturan yang mengatur terkait pemeriksaan pajak bumi dan bangunan, yang saat ini diatur dalam beberapa peraturan di bidang perpajakan. “Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 […]
-
Pakar: Subsidi Motor Listrik Lebih Menggairahkan daripada Insentif Pajak PPN DTP
Pemerintah mengirim sinyal adanya perubahan kebijakan subsidi pembelian sepeda motor listrik di Indonesia pada 2025. Kebijakan ini sangat dinantikan oleh para pelaku usaha. Program subsidi motor listrik akan diganti dengan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah kembali memberikan insentif bagi pembelian motor listrik […]
WA only