NEWS
-
Ada Sita Serentak, DJP Amankan Aset Milik Wajib Pajak Rp2 Miliar
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Kepulauan Riau menggelar sita serentak atas aset-aset milik beberapa wajib pajak. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Kepulauan Riau Rizal Fahmi mengatakan total aset yang disita dalam sita serentak kali ini mencapai Rp2 miliar. “Kegiatan ini menghasilkan beberapa objek sita yaitu tanah, kendaraan bermotor, dan rekening […]
-
Sudah Berlaku! Simak Daftar Tarif Terkini Pajak di Sulawesi Selatan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan 1/2024. Perda tersebut merupakan aturan pelaksana dari Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, perda tersebut dirilis untukmenyesuaikan ketentuan pajak daerah berdasarkan ketentuan yang baru. “… […]
-
Resign di Tengah Tahun dan Sudah Lapor SPT, Tetap Minta Bukti Potong?
Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-02/PJ/2024, bukti potong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 formulir 1721-A1 diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawainya paling lama 1 bulan setelah masa pajak berakhir. Artinya, pekerja berhak mendapatkan bukti potong dari perusahaan tempatnya bekerja. Hal ini juga berlaku ketika seorang karyawan mengundurkan diri (resign) dari perusahaan pada pertengahan tahun. Meski […]
-
Penelitian Kepatuhan Formal, DJP Lihat SPT PPh, SPOP, dan Laporan Lain
Ketepatan waktu dan kelengkapan laporan pajak menjadi salah satu aspek yang dianalis dalam penelitian kepatuhan formal. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (9/5/2024). Sesuai dengan SE-05/PJ/2022, penelitian kepatuhan formal terdiri atas kegiatan validasi serta analisis data dan/atau informasi terhadap pemenuhan kewajiban/ketentuan formal, baik yang akan, sedang, maupun sudah dipenuhi […]
-
Begini Penghitungan PPh Pasal 25 Jika Ajukan Perpanjangan SPT Tahunan
Wajib pajak yang mendapatkan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan tetap berkewajiban menyesuaikan angsuran PPh Pasal 25 yang disetor. PPh Pasal 25 yang perlu disetor dihitung berdasarkan SPT Tahunan sementara yangdisampaikan wajib pajak saat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktupenyampaian SPT Tahunan. “… besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPTTahunan hingga bulan […]
WA only