NEWS
-
Dirjen Pajak: Ada 400 Ribu Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementeroan Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan masih ada 400.000 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo dalam acara Spectaxcular, di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (14/7/2024). Dengan demikian, menurutnya, proses pemadanan yang telah dilakukan mencapai 99% NIK. […]
-
Ditjen Pajak Catat 400 Ribu Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan masih ada 400.000 Wajib Pajak (WP) yang belum memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo saat memperingati Hari Pajak 2024 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Minggu (14/7). Suryo menjelaskan pemadanan NIK dan NPWP […]
-
Menyigi Korporasi Dongkrak PPh Badan
Menyigi perusahaan yang belum masuk sistem perpajakan, menjadi salah satu cara untuk mendongkrak setoran pajak penghasilan (PPh) Badan. Ini perlu dilakukan mengingat PPh Badan merupakan kontributor terbesar setoran pajak. Belum lama ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, banyak perusahaan sawit yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini membuat […]
-
Kejar Target Penerimaan Pajak Rp 1.989,9 Triliun
Penerimaan pajak diperkirakan meleset dari target Rp 1.989,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Namun, pemerintah masih berupaya mencapai target tersebut. Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan bahwa pajak merupakan bagian dari kehidupan suatu negara. Pajak, lanjutannya, sudah ada sebelum zaman kemerdekaan dan terus menjadi tulang punggung untuk […]
-
Mantan Dirjen Pajak Komentari Wacana Bea Masuk Impor 200 Persen
Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) berencana mengenakan bea masuk hingga 200% pada barang-barang impor dari sejumlah negara. Langkah ini dinilai menjadi salah satu jalan untuk melindungi industri lokal dari banjir impor. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Pajak periode 2015-2017 Ken Dwijugiasteadi menilai bahwa segala upaya pemerintah dalam memerangi ketergantungan impor adalah langkah yang […]
WA only