NEWS
-

Insentif Pajak Kendaraan di Sulsel Oktober 2025, Pembebasan Denda hingga Diskon PKB
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memberlakukan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sepanjang bulan ini atau hingga 31 Oktober 2025 melalui Program Bebas dan Diskon Pajak Kendaraan. Masyarakat bisa mendapat sejumlah keringanan, antara lain pembebasan denda PKB 100% (kecuali kendaraan baru), pengurangan pokok pajak sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2024 ke bawah, dan diskon 9,5% untuk […]
-

Waduh! Pajak dan Exchange Ilegal Jadi Tantangan Kripto di Indonesia
Meski peluang kripto untuk berkembang sebagai instrumen pembayaran di Indonesia dinilai terbuka lebar, sejumlah tantangan dinilai harus segera diatasi. Salah satunya adalah maraknya exchange ilegal yang masih beroperasi dan mengambil porsi besar dari transaksi pengguna dalam negeri. CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menyebut masalah ini harus menjadi perhatian utama karena dapat mengganggu perlindungan konsumen sekaligus merugikan […]
-

Pemerintah Bidik 200 Perusahaan Penunggak Pajak Rp 60 Triliun
Pemerintah terus menggenjot penerimaan negara dengan mengejar 200 wajib pajak besar yang menunggak pembayaran pajak. Mayoritas dari penunggak tersebut merupakan perusahaan dengan nilai tunggakan mencapai Rp 60 triliun. Dari jumlah itu, realisasi pembayaran per September 2025 baru sekitar Rp 5,1 triliun atau 8,5 persen yang dilakukan oleh 84 wajib pajak. Upaya ini ditargetkan tuntas pada […]
-

Pemungutan Pajak oleh Marketplace Tak Otomatis, Harus Ada Penunjukan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 oleh penyedia marketplace sebagaimana termuat dalam PMK 37/2025 tidaklah berlaku secara otomatis. Analis Senior Kebijakan Fiskal Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Melani Dewi Astuti menekankan pemungutan dilaksanakan hanya oleh penyedia marketplace yang sudah ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22. “Pemungutannya hanya akan jalan kalau […]
-

DPR Apresiasi Menkeu Purbaya Tunda Pajak UMKM di Marketplace
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menunda penerapan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk transaksi para pedagang daring di platform marketplace. Menurutnya, keputusan tersebut memberi perlindungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tidak terbebani di tengah proses pemulihan ekonomi. “Penundaan ini menjadi sinyal bahwa […]
WA only