NEWS
-
PHRI Nilai Insentif PPh 21 DTP Belum Cukup, Minta Pemerintah Longgarkan Aktivitas Hotel
Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai, kebijakan pemerintah memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke sektor hotel dan restoran memang meringankan pekerja, tetapi belum menjawab persoalan utama yang dihadapi pengelola usaha. PHRI meminta pemerintah memberikan kelonggaran pembatasan kegiatan dan meningkatkan penggunaan hotel untuk acara pemerintahan, agar industri pariwisata kembali bergairah. […]
-
Kantor Pajak Edukasi WP Soal Beda PBK dengan PPYSTT Sesuai PMK 81/2024
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menggelar edukasi melalui siaran langsung Instagram mengenai Perbandingan Pemindahbukuan (PBK) dan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (PPYSTT) pada 7 Agustus 2025. Dalam kegiatan edukasi itu, penyuluh pajak Venny Christy dan Indra Adriarta Wijaya, menjelaskan perkembangan mekanisme PBK dan PPYSTT di era coretax administration system. Adapun ketentuan PBK dan […]
-
DJP Sepakati Kerja Sama Pertukaran Data dengan Ditjen AHU
Ditjen Pajak (DJP) menandatangani perjanjian kerja sama terkait pemanfaatan data dengan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum. Perjanjian ini merupakan penyempurnaan dari 2 perjanjian sebelumnya, yakni perjanjian kerja sama tentang penguatan dan pemanfaatan data kepemilikan manfaat (beneficial ownership) serta perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan pangkalan data AHU Online. “Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan […]
-
Wamenkeu: Dana bagi hasil PPh 21 berbasis domisili diterapkan 2026
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengatakan skema dana bagi hasil (DBH) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan wilayah domisili pekerja akan diterapkan pada 2026. Hingga sejauh ini, Kementerian Keuangan sedang mengembangkan peta pengenaan PPh 21 berbasis domisili tersebut. “Sedang dikerjakan. Ya ini untuk 2026 lah,” kata Anggito, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. Namun, Anggito […]
-
Purbaya: Tiap 0,5 Persen Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Dapat Pajak Rp 100 Triliun
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ia bakal fokus pada pertumbuhan ekonomi untuk menambah penerimaan pajak. Ia belum memikirkan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk mengerek pendapatan. “Belum, belum saya pikirkan, saya belum tahu. Pada dasarnya, belum disentuh (rencana pembentukan BPN),” ucap Purbaya ketika ditemui seusai rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di kantor […]
WA only