NEWS
-

Soal Defisit Fiskal & Utang, RI Lebih Baik dari China & AS
Pemerintah menegaskan arah kebijakan defisit fiskal Indonesia pada jangka menengah ditetapkan sebesar 2,29-2,82% terhadap PDB. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal ini ditetapkan untuk mendukung APBN yang sehat dan berkelanjutan dari segi makro, yakni rasio pajak, keseimbangan primer kembali surplus dan rasio utang di bawah 40% dari PDB. Terbukti, pada 3 tahun terakhir, […]
-

Batas Akhir Pemadanan NIK dan NPWP 30 Juni, Ini Cara dan Manfaatnya
Program pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan segera usai. Batas akhir telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022, yakni 30 Juni 2024. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo berkata pemadanan NIK-NPWP ini akan digunakan sebagai nomor untuk bertransaksi dengan DJP dalam core tax […]
-

APBN Defisit Rp21,8 Triliun hingga Mei 2024, Ini Kata Sri Mulyani
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kinerja APBN hingga Mei 2024 akhirnya mengalami defisit senilai Rp21,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,1% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pendapatan negara tercatat Rp1.123,5 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.145,3 triliun. Meski begitu, dia memandang kinerja pengelolaan APBN 2024 sejauh ini masih positif. […]
-

4 Golongan Wajib Pajak yang Bisa Ajukan Diskon PBB 100 Persen di DKI
Pemprov menawarkan fasilitas pengurangan PBB-P2 maksimal sebesar 100% kepada wajib pajak tertentu. Fasilitas pengurangan PBB-P2 ini merupakan salah satu jenis fasilitas yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 16/2024. Seperti diketahui, pemprov memberikan 5 jenis fasilitas PBB-P2. Fasilitas itu meliputi pembebasan pokok, pengurangan pokok, angsuran pembayaran pokok, keringanan pokok, dan pembebasan sanksi administratif. Pengurangan […]
-

Pekan Depan Implementasi Penuh NIK Jadi NPWP, Ini Pesan DJP untuk WP
Pemanfaatan secara penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) rencananya dimulai pada 1 Juli 2024 alias tepat pada Senin depan. Jadwal implementasi integrasi NIK-NPWP ini sudah diatur dalam PMK 136/2023. Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (24/6/2024). Hingga saat ini, mayoritas NIK sudah dipadankan sebagai […]
WA only