NEWS
-
Kolom NPWP Rekanan di Sistem Masih 15 Digit, Satker Perlu Lakukan Ini
Ditjen Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) rekanan satuan kerja (satker) instansi pemerintah. DJP menyatakan jika kolom NPWP rekanan yang tersedia di sistem satker masih menggunakan format 15 digit, satker perlu melakukan penyesuaian. Adapun penyesuaian dilakukan agar bisa mengakomodasi masuknya NPWP format baru. “Agar bisa mengakomodasi inputan NPWP format 16 […]
-
Urus NPWP di Kantor Pajak, WP Diarahkan Daftar Mandiri via e-Reg
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Banawa memberikan asistensi kepada pegawai tidak tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala untuk membuat NPWP pada 4 Januari 2024. Petugas dari KP2KP Banawa Nadhia Arifa Rahmah mengatakan pembuatan NPWP saat ini dapat dilakukan secara online melalui www.ereg.pajak.go.id. Petugas lantas memberikan langkah-langkah pendaftaran NPWP secara mandiri kepada pemohon. “Beberapa pegawai […]
-
Lupa Ubah Nama Penandatangan, PKP Bisa Buat Faktur Pajak Pengganti
Kring Pajak menjelaskan wajib pajak badan dapat membuat faktur pajak pengganti apabila faktur pajak yang dibuat ternyata ditandatangani oleh penandatangan lama yang tidak lagi memiliki kewenangan untuk menandatangani faktur pajak. Penjelasan otoritas pajak tersebut merespons pertanyaan dari warganet di media sosial. Warganet itu mengaku terdapat penggantian direktur pada masa Juni. Namun, nama penandatangan pada faktur […]
-
Rugikan Negara Rp323,5 Juta, Tersangka Pidana Pajak Ditahan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang, Jawa Timur, menahan tersangka tindakpidana perpajakan berinisial S yang rugikan negara sebesar Rp323.578.422, Kamis(15/2/2024). Penahanan tersebut dilakukan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III (Kanwil DJP Jatim III) menyerahkan tersangka, berkas, dan barang bukti ke Kejari Kabupaten Malang.“Kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka […]
-
NPWP Cabang akan Tak Dipakai, DJP Lakukan Pemusatan PPN Secara Jabatan
Ditjen Pajak (DJP) bakal melakukan pemusatan tempat PPN terutang secara jabatan pada tempat tinggal atau tempat kedudukan mulai 1 Juli 2024. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada awal pekan ini, Senin (19/2/2024). Kebijakan soal pemusatan PPN terutang ini disampaikan otoritas melalui pengumuman nomor PENG-4/PJ.09/2024. Melalui pengumuan yang ditetapkan pada 6 Februari 2024 […]
WA only