NEWS
-
DJP Klaim Data Pemilik Manfaat Sudah Digunakan dalam Pemeriksaan
Ditjen Pajak (DJP) telah memanfaatkan data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership yang disediakan oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU). Direktur Data dan Informasi Perpajakan DJP Max Darmawan mengatakan DJP telahmengembangkan aplikasi SmartWeb untuk menguji data kepemilikan manfaat (beneficial ownership) yang disampaikan oleh Ditjen AHU tersebut. “Jadi, SmartWeb itu bisa memberikan gambaran pihak-pihak yang memiliki related […]
-
DJP Sebut UU KUP Sudah Mengenal Konsep Kepemilikan Manfaat
Ditjen Pajak (DJP) mengeklaim undang-undang perpajakan sesungguhnya sudah mengenal konsep kepemilikan manfaat atau beneficial ownership. Direktur Data dan Informasi Perpajakan DJP Max Darmawan menyebut konsep kepemilikan manfaat pada suatu korporasi sudah termuat dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP. “UU KUP sudah mengantisipasi adanya kehadiran beneficial owner, pada Pasal 32 ayat (4) UU KUP khususnya,” […]
-
Purbaya Klaim Proses Perbaikan Coretax Bisa Rampung Akhir Oktober
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim akan segera menyelesaikan perbaikan coretax system paling lambat pada akhir Oktober 2025. Purbaya berencana mendatangkan tenaga ahli dari luar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merampungkan perbaikan coretax system. Jika rampung tepat waktu, dia menargetkan sistem administrasi pajak sudah berjalan lancar akhir bulan ini. “Pajak saya perbaiki nanti, coretax mungkin […]
-
Waspada! Situs Palsu Ditjen Pajak, Ini yang Asli
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap maraknya situs palsu yang mengatasnamakan lembaga tersebut. Melalui unggahan akun Instagram resminya @ditjenpajakri, DJP menegaskan bahwa beberapa situs palsu beredar dengan domain yang menyerupai laman resmi mereka. Adapun, contohnya seperti corretaxdjp-pajak-go.id/informasi, pajak-go.id, coretaxpajak.dd yang sengaja dibuat mirip agar tampak resmi di masyarakat. “#KawanPajak, harap […]
-
Alasan 26 Pegawai Pajak Dipecat, dari Pelanggaran Berat hingga Indisipliner
Adapun dalam peluncuran Piagam Wajib Pajak di Yogyakarta pada Jumat (3/10/2025), Bimo Wijayanto mengaku telah memecat 26 pegawai karena pelanggaran disiplin berat sejak dirinya menjabat pada akhir Mei 2025. Bahkan, 13 pegawai lain masih dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik dan integritas. Tak Boleh Peras Wajib Pajak Sementara itu, Purbaya juga sudah mewanti-wanti para […]
WA only