NEWS
-
DJP Libatkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggandeng Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM) untuk mengintegrasikan data dalam penerapan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax Administration System/CTAS) atau coretax. Hal ini dimulai dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, bersama Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Heldy Satrya […]
-
PPN DTP Bikin Penjualan Rumah Melesat, Apartemen Justru Seret
Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dinilai lebih efektif mendorong penjualan rumah tapak dibandingkan apartemen. Perbedaan waktu pembangunan menjadi faktor utama, di mana rumah dapat lebih cepat tersedia sementara apartemen membutuhkan waktu lebih panjang hingga siap serah terima. Head of Research Colliers Indonesia, Feri Salanto, menyebut aturan teknis PPN DTP yang hanya berlaku […]
-
Pajak Marketplace Tunggu Daya Beli Membaik
Keputusan Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk menunda penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 membawa angin segar bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Keputusan ini diambil dengan harapan daya beli masyarakat cepat membaik. Analis Senior Kebijakan Fiskal Direktorat Jenderal (Dit-jen) Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemkeu) Melani Dewi Astuti menjelaskan, penundaan […]
-
Insentif Pajak Kendaraan di Sulsel Oktober 2025, Pembebasan Denda hingga Diskon PKB
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memberlakukan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sepanjang bulan ini atau hingga 31 Oktober 2025 melalui Program Bebas dan Diskon Pajak Kendaraan. Masyarakat bisa mendapat sejumlah keringanan, antara lain pembebasan denda PKB 100% (kecuali kendaraan baru), pengurangan pokok pajak sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2024 ke bawah, dan diskon 9,5% untuk […]
-
Waduh! Pajak dan Exchange Ilegal Jadi Tantangan Kripto di Indonesia
Meski peluang kripto untuk berkembang sebagai instrumen pembayaran di Indonesia dinilai terbuka lebar, sejumlah tantangan dinilai harus segera diatasi. Salah satunya adalah maraknya exchange ilegal yang masih beroperasi dan mengambil porsi besar dari transaksi pengguna dalam negeri. CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menyebut masalah ini harus menjadi perhatian utama karena dapat mengganggu perlindungan konsumen sekaligus merugikan […]
WA only