NEWS
-
Aprindo: Penetapan Pajak Barang Impor Bisa Dikaji Presiden Terpilih
Pemerintah telah menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak 12% bagi seluruh barang dan jasa pada 1 Januari 2025 nanti. Belum lama ini, pemerintah turut memberlakukan pembatasan barang bawaan luar negeri sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor untuk mencegah masuknya barang impor ilegal. Melihat situasi ini, Ketua […]
-
Pemkot Batam Atur Ulang Ketentuan Tarif Pajak Daerah, Ini Detailnya
Pemkot Batam, Kepulauan Riau mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam No.1/2024. Perda itu berlaku mulai 5 Januari 2024. Berlakunya beleid ini akan sekaligus menggantikan sejumlah perda terdahulu. Adapun perda ini terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah […]
-
DJP Jelaskan Alasan Update Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 ke Versi 1.4
Ditjen Pajak (DJP) telah memperbarui (update) aplikasi e-bupot 21/26 pada DJP Online menjadi versi 1.4. Dalam update tersebut, DJP menambah opsi sertifikat elektronik dalam submit SPT Masa PPh Pasal 21/26. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan update aplikasi e-bupot 21/26 telah dilaksanakan pada 16 Maret 2024. Pembaruan dilakukan salah satunya untuk menambah […]
-
Masih Ada 6,11 Juta NIK yang Belum Padan sebagai NPWP, DJP Lakukan Ini
Ditjen Pajak (DJP) mencatat terdapat sebanyak 57,36 juta nomor induk kependudukan (NIK) yang telah dipadankan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan data yang telah dipadankan tersebut setara dengan 91,67% dari 72,48 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Artinya, DJP masih memiliki pekerjaan untuk menyelesaikan pemadanan […]
-
Pendapatan Lain Selain Gaji Wajib Lapor di SPT, Gimana Cara Hitungnya?
Setiap wajib pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan terhadap pembayaran pajak penghasilan (PPh) yang telah disetorkan kepada negara. Tak cuma gaji, pendapatan lain juga harus dilaporkan dan dipotong dengan PPh. Dalam buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26 Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disebutkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap adalah menghitung seluruh […]
WA only