NEWS

  • MK Tolak Hapus Ancaman Penjara Wajib Pajak yang Lalai Lapor SPT

    MK Tolak Hapus Ancaman Penjara Wajib Pajak yang Lalai Lapor SPT

    Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Puguh Suseno terkait pasal yang mengatur sanksi penjara dan denda bagi wajib pajak yang lalai dalam melaporkan surat pemberitahuan pajak atau SPT dan menyetorkan pajak. MK menilai permohonan Puguh tidak jelas. Putusan perkara nomor 30/PUU-XXII/2024 itu dibacakan dalam sidang di gedung MK, Kamis (21/3/2024). Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Dalam […]

  • Optimalkan PPN dan Iuran, Ditjen Pajak dan BPH Migas Bertukar Data

    Optimalkan PPN dan Iuran, Ditjen Pajak dan BPH Migas Bertukar Data

    Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Ditjen Pajak (DJP) menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data dan informasi perpajakan. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan kerja sama ini diperlukan dalamrangka mengurangi celah-celah yang berpotensi merugikan penerimaan negara. “BPH Migas terus berupaya mengevaluasi setiap kinerja dan kebijakan yang dibuatuntuk meminimalisir celah-celah yang berpotensi […]

  • Otoritas Ini Pertimbangkan Penggunaan AI untuk Kelola Perpajakan

    Otoritas Ini Pertimbangkan Penggunaan AI untuk Kelola Perpajakan

    Ditjen Pajak Kamboja tertarik mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam sistem perpajakan. Dirjen Pajak Kong Vibol mengatakan teknologi AI saat ini makin banyak dimanfaatkandi tengah perkembangan teknologi digital. Dia meyakini teknologi AI dapat dikembangkan untuk memudahkan layanan perpajakan. “Kita sudah berada di era digital. Bayangkan sebuah komputer dapat menjawab pertanyaan wajib pajak mengenai pajak […]

  • Pajak Hiburan 40%, Ini Tarif Pajak Daerah Terbaru di Tanjungpinang

    Pajak Hiburan 40%, Ini Tarif Pajak Daerah Terbaru di Tanjungpinang

    Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang, Kepulauan Riau mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang No.1/2024. Perda itu berlaku mulai 5 Januari 2024. Berlakunya beleid ini akan sekaligus menggantikan sejumlah perda terdahulu. Adapun perda ini terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang 1/2022 tentang […]

  • Bisnis Kripto Lagi Booming, Indodax Kasih Duit Hampir Rp200 Miliar ke Negara

    Bisnis Kripto Lagi Booming, Indodax Kasih Duit Hampir Rp200 Miliar ke Negara

    Crypto exchange Indodax menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan taat pajak. Indodax mengumumkan telah menyetorkan pajak transaksi kripto senilai hampir Rp200 miliar. Meskipun peraturan perpajakan sedang menjadi polemik di industri kripto, namun CEO Indodax Oscar Darmawan menegaskan jika pihaknya tetap berkomitmen untuk mentaati peraturan yang ada. “Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, Indodax selalu berkomitmen […]

WhatsApp WA only