NEWS
-
Republik dan Demokrat Sepakat Tambah Fasilitas Kredit Pajak
Ways and Means Committee DPR AS menyetujui beleid Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024. RUU ini mendapatkan persetujuan secara bipartisan dari 40 anggota DPR pada komite tersebut. Ketua Ways and Means Committee Jason Smith mengatakan RUU tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna DPR setelah berakhirnya masa reses pada 29 […]
-
Analisis Data Diyakini Dapat Optimalkan Pajak
Analisis data diharapkan bisa memberi kontribusi dalam optimalisasi penerimaan pajak. Hal tersebut menjadi salah satu aspek pembahasan dalam workshop bertajuk Optimalisasi Penerimaan Pajak dengan Pemanfaatan Analisis Data yang digelar Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum lama ini. “Spirit utama kami dalam rangka support DJP (Ditjen Pajak), kita ingin inline-kan. Mana saja yang bisa di-support […]
-
Resmi Beri Insentif Fiskal, Pajak Spa di Daerah Ini Turun Jadi 10%
Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi memberikan insentif fiskal pajak daerah kepada para pelaku usaha hiburan tertentu. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti pro kontra kenaikan pajak hiburan tertentu sebesar 40%-75% sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomer 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan, pemberian insentif […]
-
Berlaku 5 Januari 2024, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Jadi 10%
Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru berupa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu yang disorot dalam aturan anyar ini adalah mengenai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang naik menjadi 10% dari sebelumnya hanya 5%. Dalam pasal […]
-
Pajak Hiburan Naik Jadi 40%-75%, Pengusaha: Implementasi Masih Rancu
Pengusaha menilai implementasi kenaikan pajak hiburan masih rancu. Sebagaimana diketahui, Pemerintah akan segera mengeluarkan Surat Edaran mengenai aturan pajak hiburan sebesar 40%-75%. Merespons hal ini, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Uchy Hardiman, meminta surat edaran tersebut, diperkuat oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). “Isi SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ, […]
WA only