NEWS
-
Bapenda Kepri: Pajak alat berat mulai dipungut awal 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Dicky Wijaya mengatakan pajak alat berat di daerah itu mulai dipungut pada 5 Januari 2024. Menurut dia, hal itu berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). “Pemprov Kepri bersama DPRD juga sudah mengesahkan perda pajak dan […]
-
Update! 71% Wajib Pajak Sudah Padankan NIK-NPWP
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Utara I menyatakan, hingga 7 Desember 2023, sudah 71 persen atau 1,85 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri di wilayah itu memadankan NIK menjadi NPWP dengan status valid. “Kami mengimbau wajib pajak untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP ini,” kata Kepala Kanwil DJP Sumut I Arridel Mindra di […]
-
DJP Sikat Perusahaan Tambang Kaltim yang Tak Bayar PPN
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur menyerahkan satu orang tersangka pengemplang pajak beserta barang bukti yang diperoleh selama proses penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Penyerahan dilakukan pada 5 Desember 2023. Tersangka tindak pidana perpajakan berinisial APS selaku Direktur Utama PT CAS yang diserahkan oleh Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah […]
-
Ada Fasilitas Fiskal untuk Impor Barang Kiriman PMI, Ini Kata DJBC
Pemerintah tidak mempermasalahkan potensi penerimaan negara yang hilang karena adanya pemberian fasilitas kepabeanan atas impor barang kiriman untuk pekerja migran Indonesia (PMI). Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang kiriman PMI senilai total US$1.500 per tahun diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 141/2023. “Penerimaan bukan […]
-
Fasilitas Bea Cukai Impor Vaksin Covid-19 Diestimasi Rp2,46 Triliun
Pemerintah mengestimasi belanja perpajakan dari fasilitas kepabeanan dan/atau cukai atas impor vaksin Covid-19 pada 2020-2022 mencapai Rp2,46 triliun. Berdasarkan pada informasi dalam Laporan Belanja Perpajakan 2022, fasilitas kepabeanan dan/atau cukai atas impor vaksin Covid-19 diberikan berdasarkan PMK 188/2020. Kebijakan ini berlaku efektif sejak 26 November 2020. “Tujuan kebijakan perpajakan [untuk] meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” bunyi Laporan […]
WA only