NEWS
-
Kendalikan Inflasi, Negara Ini Bakal Bebaskan Minyak Zaitun dari PPN
Pemerintah Spanyol akan membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas minyak zaitun mulai Juli 2024. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Kebijakan pembebasan PPN atas minyak zaitun tersebut diumumkan pemerintah setelah Perdana Menteri Pedro Sanchez mengemukakan niatnya untuk memperpanjang pengurangan PPN beberapa bahan makanan pokok, yang semestinya berakhir pada 30 Juni. “Ini […]
-
Bank Dunia Minta Indonesia Turunkan Batas Omzet Pengusaha Kena Pajak
Bank Dunia merekomendasikan Indonesia untuk menurunkan threshold atau ambang batas omzet pengusaha kena pajak (PKP). Hal ini untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak. Meski begitu, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai, sepertinya kebijakan tersebut masih perlu ditunda alias tidak tepat diterapkan tahun ini. Alasannya, karena kondisi perekonomian saat ini masih diliputi ketidakpastian […]
-
Bank Dunia Usul Batas PKP Diturunkan
JAKARTA. Untuk memacu penerimaan pajak, Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia untuk mengubah ambang batas pengusaha kena pajak (PKP) yang menurut mereka terlalu tinggi. Saat ini, ambang batas wajib pajak yang wajib mendaftar pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia sebesar US$ 320.000. Artinya, hanya perusahaan dengan penjualan kotor sebesar US$ 320.000 per tahun yang diwajibkan mendaftar PPN. […]
-
Sri Mulyani Handover Kenaikan PPN 12 Persen ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini disampaikan saat Sri Mulyani menjawab pertanyaan media saat konferensi pers terkait wacana tersebut. “Saya sudah sampaikan, sekali lagi saya […]
-
WHO Serukan Kebijakan Pajak dan Subsidi untuk Dorong Pola Makan Sehat
World Health Organization (WHO) mendorong setiap negara menggunakan kebijakan fiskal, seperti subsidi dan perpajakan, untuk mendukung penerapan pola makan yang sehat pada masyarakat. Direktur Promosi Kesehatan WHO Ruediger Krech mengatakan subsidi bisa mendorong masyarakat mengonsumsi produk-produk sehat. Sementara itu, kebijakan pajak dapat dipakai untuk mencegah konsumsi produk-produk yang membahayakan kesehatan. “Kebijakan fiskal, termasuk pajak dan […]
WA only