NEWS
-
Tokocrypto Setor Pajak Kripto Terbesar di Indonesia
Tokocrypto dianugerahi penghargaan penyetor pajak kripto terbesar di Indonesia dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I (Kanwil DJP Jaksel I). Penghargaan diserahterimakan kepada Chief Executive Officer (CEO) Tokocrypto, Yudhono Rawis oleh Kepala Kanwil DJP Jaksel I, Dionysius Lucas Hendrawan di Jakarta, pada 6 Juni 2024. “Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas penghargaan yang […]
-
Investor Kripto Capai 20,16 Juta, Didominasi Generasi Muda
Jumlah investor kripto Indonesia telah mencapai 20,16 juta orang per April 2024. Di balik angka tersebut, mayoritas investor kripto di Indonesia didominasi oleh masyarakat di rentang usia 18 hingga 35 tahun. Chief Compliance Officer (CCO) PT Rekeningku Dotcom Indonesia (Reku), Robby mengatakan bahwa besarnya minat generasi muda terhadap kripto ini salah satunya didorong oleh kemudahan akses […]
-
Ada Kurang Bayar, Perusahaan Konstruksi Didatangi Petugas Pajak
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Rebo mendatangi alamat wajib pajak yang bergerak di bidang usaha konstruksi pada 30 Mei 2024 guna menyampaikan data terkait dengan adanya kekurangan pembayaran pajak. Dalam kunjungan itu, KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo menugaskan seorang Account Representative (AR). Selain menyampaikan data, kunjungan tersebut juga menjadi momen bagi AR untuk […]
-
Insentif Pajak Belum Optimal Dorong Investasi
Insentif pajak periode 2018-2022 sebesar Rp 20 triliun hasilkan total investasi Rp 370 triliun Pemerintah terus menebar insentif pajak kepada investor untuk memacu investasi di Indonesia. Salah satunya mengucurkan diskon pajak penghasilan (PPh) Badan, melalui insentif pajak tax holiday dan tax allowance. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengklaim insentif […]
-
Pemprov DKI Kasih Diskon dan Bebas Sanksi Administrasi Pembayaran PBB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif keringanan pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembebasan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 lebih awal di 2024. Keringanan dan pembebasan sanksi administrasi ini tertuang dalam kebijakan Pemprov DKI melalui Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan […]
WA only