NEWS
-
DPRD DKI Sepakati 100 Pasal di Penyusunan Raperda Pajak & Retribusi Daerah
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebanyak sembilan BAB dan 100 pasal disepakati Bapemperda dan sejumlah SKPD DKI Jakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Bapemperda Provinsi DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nantinya […]
-
Rumus Perhitungan Pajak Karyawan yang Berlaku 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengubah tarif efektif rata-rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang mulai berlaku pada tahun 2024. “Insya Allah mulai masa Januari 2024 sekiranya semuanya dapat terlaksana dengan baik, tertandatangani dan terpublikasikan, mulai dapat kita jalankan. Jadi insya Allah tahun depan kita sudah mulai menggunakan metodologi pemotongan pemungutan PPh […]
-
Tanda NIK Belum Bisa Gantikan NPWP, Cek di Sini!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghimbau kepada para wajib pajak (WP) agar melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasalnya, pada 2024 mendatang seluruh layanan pajak atau kepentingan administrasi pihak lain yang mensyaratkan NPWP akan menggunakan nomor tunggal yakni NIK sebagai NPWP. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) […]
-
Ini Risiko Tak Daftarkan NIK Jadi NPWP hingga 31 Desember
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta agar para wajib pajak (WP) segera memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat 31 Desember 2023. Pemadanan ini harus dilakukan WP sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022. Namun apa yang terjadi bila WP tidak melakukan pemadanan hingga […]
-
Tarif PPh 0,5 Persen UMKM Berlaku hingga 2024
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tarif pajak penghasilan (PPh) 0,5 persen untuk pelaku UMKM masih berlaku hingga tahun depan. Hal itu sekaligus menepis kabar adanya rencana pemerintah mengenakan pajak tarif normal kepada pelaku UMKM. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, tarif pajak penghasilan (PPh) 0,5 persen tetap berlaku bagi wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) […]
WA only