NEWS
-
WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak Sampai Batas Waktu, Uang Tunai Disita
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang melakukan kunjungan ke lokasi usaha penanggung pajak guna melakukan penyitaan terhadap aset berupa uang tunai senilai Rp3 juta pada 17 Juni 2025. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) KPP Pratama Soreang Budhi Tjahyadi menjelaskan kegiatan tersebut dilakukan bersamaan dengan Program Pekan Serentak yang dilakukan Kanwil DJP Jawa Barat […]
-
Sita Rekening Bank Wajib Pajak, KPP Terjunkan Petugas JSPN
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kosambi melakukan kegiatan penyitaan terhadap rekening wajib pajak di Bank BCA KCP Teluk Naga, Kabupaten Tangerang pada 22 Juni 2025. Dalam kegiatan itu, kantor pajak menugaskan juru sita pajak negara (JSPN) Arif Prakasa Diliarda (JSPN) dan dihadiri 2 orang saksi, yaitu Kasie Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Eddy Santosa dan Adrianto […]
-
Cara Aktivasi Coretax Jika NPWP Gabung Tapi Pemasukan Hanya dari Istri
Sebagai satu kesatuan keluarga, seorang istri bisa memilih untuk menggabungkan atau memisahkan NPWP-nya dalam coretax administration system. Jika memilih digabung maka akses data istri bisa dilakukan melalui akun coretax suami. Nah, bagaimana jika dalam satu keluarga pihak yang berpenghasilan hanya istri? Bagaimana cara aktivasi akun coretax-nya? “Bagi istri yang gabung dengan NPWP suami dan ingin […]
-
DJP: Marketplace Tak Pungut PPh Pasal 22 dari Pedagang Kartu Perdana
Penyelenggara marketplace nantinya tidak akan memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang online dari jual beli pulsa dan kartu perdana di marketplace tersebut. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan pungutan pajak atas transaksi sehubungan dengan penjualan pulsa dan kartu perdana sudah diatur terpisah. Untuk itu, keduanya masuk dalam daftar transaksi […]
-
Tak Ada Bukti Pemotongan PPh Unifikasi, Perlukah Tetap Bikin SPT Masa?
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak mengingatkan bahwa bukti pemotongan (bupot) unifikasi tidak perlu dibuat dalam hal tidak terdapat transaksi yang wajib dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh. PPh yang dimaksud antara lain PPh Pasal 4 ayat (2); PPh Pasal 15; PPh Pasal 22; PPh Pasal 23; dan PPh Pasal 26, selain yang sehubungan dengan […]
WA only