NEWS
-
Pemprov Ini Bakal Kejar 2,4 Juta Kendaraan yang Belum Bayar Pajak
Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat sedikitnya ada 2,4 juta kendaraan yang belum melunasi pajak kendaraan bermotor (PKB). Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan hanya sekitar 1 juta unit kendaraan yang rutin membayar PKB. Dia pun memberi instruksi kepada jajarannya untuk mengejar pembayaran pajak dari kendaraan yang menunggak. “Ini menunjukkan masih ada sekitar 2,4 juta kendaraan penunggak […]
-
Insentif Mengguyur, Kas Penerimaan Pajak Bisa Seret di Akhir Tahun
Pemerintah dihadapkan pada dilema fiskal menjelang akhir tahun 2025. Di satu sisi, berbagai kebijakan insentif digelontorkan untuk menjaga daya beli dan menggerakkan ekonomi. Namun di sisi lain, langkah tersebut berpotensi menekan laju penerimaan pajak yang sudah melambat sejak awal tahun. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat menilai, pemerintah menghadapi tantangan berat […]
-
SP2DK Bisa Dibatalkan Jika Surat Perintah Pemeriksaan Terbit
Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) bisa dibatalkan oleh kepala kantor pelayanan pajak (KPP) jika surat perintah pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak yang sama telah diterbitkan. Merujuk pada Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-05/PJ/2022, kepala KPP berwenangmembatalkan penerbitan SP2DK bila SP2DK dimaksud sudah diterbitkan, tetapi belum disampaikan kepada […]
-
Optimalkan PBB-P2, Pemkot Perbaiki Data dan Gelar Pemutihan
Pemkot Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berupaya mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah, terutama dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kepala Bapenda Kota Palangka Raya Emi Abriyani menuturkan pemkot telah menjalankan beberapa strategi optimalisasi, termasuk menghimpun data wajib pajak dan memberikan pemutihan denda PBB-P2. “Berbagai langkah nyata dilakukan, mulai dari pemutakhiran database PBB-P2, penyesuaian […]
-
Ancaman Retaliasi AS Hambat Indonesia Pungut Pajak Google Hingga Netflix
Hingga saat ini Indonesia belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk memajaki penghasilan dari ekonomi digital, terutama penghasilan platform multinasional seperti Google dan Netflix. Hal ini berkaitan dengan konsep Pilar Satu dalam kerangka kerja OECD yang bertujuan merealokasi laba ke negara pasar. Analis Senior Kebijakan Fiskal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Melani Dewi […]
WA only