NEWS
-
Soal PPN 12%, Sri Mulyani Sebut Itu Tergantung Presiden Baru
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Meski sudah disepakati pemerintah dan DPR pada 2021 lalu, namun hal itu masih berpotensi diubah. Diketahui kesepakatan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pasal 7 menyebutkan kenaikan […]
-
Cara Sampaikan Permberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara Online
Untuk menghindari sanksi administrasi, wajib pajak orang pribadi atau badan harus melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pengaturan jangka waktu penyampaian SPT tersebut diatur dalam UU KUP s.t.d.t.d UU HPP. Batas akhir penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret. Untuk […]
-
Gagal Unduh Formulir e-Form Saat Lapor SPT Tahunan, Coba Cara Ini
JAKARTA, Wajib pajak bisa melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui e-form. Salah satu kemudahan yang ditawarkan aplikasi ini adalah pengisian SPT Tahunan tidak memerlukan koneksi internet. Wajib pajak hanya perlu koneksi internet pada saat mengunduh dan mengirim SPT. Dokumen formulir yang diunduh pun dalam format pdf sehingga lebih memudahkan bagi wajib pajak. Namun, terkadang wajib pajak […]
-
Tak Ada Booster, Penerimaan Pajak hingga Februari 2024 Hanya Capai Rp 269 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penerimaan pajak hingga akhir Februari 2024 sudah terkumpul Rp 269,02 triliun. Hanya saja, apabila dilihat secara tren bulanan, penerimaan pajak pada Februari 2024 hanya bisa terkumpul Rp 119,77 triliun. Padahal, pada Januari 2024 yang lalu pemerintah bisa mengumpulkan penerimaan pajak secara bulanan sebesar Rp 149,25 triliun. Menurut Menkeu, […]
-
Dipertanyakan DPR RI, Pemerintah Bakal Kaji Implementasi Kenaikan Tarif PPN 12%
Komisi XI DPR RI kembali mempertanyakan implementasi penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah untuk mengkaji kembali pengenaan tarif PPN menjadi 12%. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini sudah tidak relevan lagi apabila mengenakan tarif PPN 12%. “Di sini […]
WA only