NEWS
-
Pemerintahan Baru Bisa Tunda Kenaikan Tarif PPN Jadi 12% di 2025
Implementasi kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 akan menyesuaikan keputusan pemerintahan baru, Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan nomor urut Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang Pilpres 2024. “Terkait PPN itu UU HPP adi selama ini UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bunyinya demikian, tetapi mengenai apa yang diputus tergantung […]
-
Jadi Polemik, Penerapan Tarif PPN 12% Perlu Ditunda?
Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun depan masih menjadi polemik. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memandang bahwa penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% pada 2025 tidak perlu ditunda. Menurutnya, kenaikan tarif PPN di tahun 2025 merupakan perwujudan dari keberlanjutan kebijakan Jokowi. Apalagi, […]
-
Pelaku Industri Kripto Harapkan Penurunan Pajak Transaksi
Pelaku usaha kompak berharap adanya revisi terkait aturan perpajakan transaksi kripto. Tingginya pajak transaksi dikhawatirkan semakin mendorong outflow di aset kripto. CEO Triv Gabriel Rey mengatakan, terjadi fenomena outflow di aset kripto Indonesia. Sebab, banyak investor yang melakukan transaksi melalui exchanger luar negeri. Ia melihat, salah satu penyebabnya karena biaya transaksi yang lebih murah, yaitu […]
-
Pentingnya Masyarakat untuk Patuh Pajak, Ini Kata Ketua MPR
JAKARTA, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajibannya. Bambang mengatakan patuh pajak merupakan bentuk partisipasi wajib pajak untuk pembangunan. Misal, dalam periode penyampaian SPT Tahunan, dia menyarankan wajib pajak segera membayar dan melaporkan pajaknya. “Melalui kesadaran membayar dan melaporkan pajak, kita bukan hanya telah berkontribusi bagi pembangunan nasional, tetapi juga memastikan […]
-
Pajak Karbon Belum Berlaku, Sederet Isu Ini Masih Dikaji
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan alasan di balik belum berlakunya pajak karbon di dalam negeri, yang awalnya direncanakan mulai berlaku pada 2024 ini, namun ditunda menjadi 2025 mendatang. Direktur Pengawasan Bursa Karbon OJK Lufaldy Ernanda mengatakan, terdapat beberapa alasan belum berlakunya pajak karbon, berdasarkan rapat koordinasi yang dilakukan antarkementerian/lembaga terkait. “Karena ini ya sama kita […]
WA only