NEWS
-
Insentif PPN DTP Bergulir, Ini Prospek Kinerja dan Rekomendasi Saham
Pemerintah telah mengumumkan adanya insentif pajak pertambangan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp 2 miliar. Terbaru, maksimum harga sudah diperluas menjadi Rp 5 miliar. Fasilitas PPN DTP ini akan tersedia untuk pembelian satu rumah per satu nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor pokok wajib pajak (NPWP) mulai November 2023 hingga […]
-
Sekitar 12 Juta Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP
Wajib pajak terus diimbau untuk segara melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, sudah ada sekitar 59,23 juta NIK yang dilakukan pemadanan menjadi NPWP hingga 22 November 2023. Angka ini sudah sekitar 82,4 persen dari total wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Artinya, masih […]
-
Meski Banyak Tantangan, Sri Mulyani Optimis Bisa Kejar Setoran Pajak Rp 1.818 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis bisa mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp 1.818 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini. Pasalnya, realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2023 telah mencapai Rp 1.523,7 triliun. Artinya, realisasi ini telah setara 86,69% dalam target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Hanya saja, kinerja penerimaan pajak tersebut melambat […]
-
Utang Pajak Rp 337 Juta Tak Kunjung Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas menggelar kegiatan penagihan aktif berupa penyitaan aset milik PT ACK di Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung pada 31 Oktober 2023. Penyitaan aset PT ACK berupa mobil penumpang tersebut dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) Rizianita Permatasari dengan didampingi Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) Irawan serta Pelaksana […]
-
Ditjen Pajak Terapkan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Karyawan Mulai Januari 2024
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan mulai menerapkan sistem penghitungan baru untuk pajak bagi karyawan atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan pengitungan baru tersebut menggunakan metode tarif efektif rata-rata (TER). “InsyaAllah mulai Januari 2024 kami sudah menggunakan metodologi pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata […]
WA only