NEWS
-
Prabowo Ingin Pajak Pendidikan Rendah: Kalau Bisa Kita Hapus
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menilai seharusnya pajak pendidikan nilainya serendah mungkin. Prabowo juga setuju jika pajak pendidikan dihapuskan, namun harus dikaji terlebih dahulu. “Kemudian soal pajak, saya sangat setuju, saya akan menugaskan pakar saya menghitung. Tapi pajak untuk pendidikan harus serendah-rendahnya,” kata Prabowo dalam sesi tanya jawab Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin […]
-
Batas Akhir Pemadanan NIK-NPWP 31 Desember 2023, Simak Cara Ceknya!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan kepada para Wajib Pajak (WP) orang pribadi (OP) untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat 31 Desember 2023. Mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 112/20222 tentang NPWP bagi WP OP, WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah, terhitung sejak tanggal 14 […]
-
OECD Catat Tarif PPh Badan Global Stabil Dalam 3 Tahun Terakhir
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat tren rata-rata tarif statutori (statutory tax rate) atas PPh badan mulai stabil dalam 3 tahun terakhir. Setelah sempat mencatatkan tren penurunan selama 2 dekade berturut-turut mulai 2000 hingga 2020, tren rata-rata tarif PPh badan global tercatat stabil di level 21,1% pada 2021 hingga 2023. “Rata-rata tarif pajak […]
-
Kemenkeu Janji Pajak Gratis Beli Rumah Rp2 M Terbit Pekan Ini
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berjanji aturan ‘penggratisan’ pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas pembelian rumah di bawah Rp2 miliar terbit pekan ini. Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan aturan teknisnya akan terbit dalam bentuk peraturan menteri keuangan (PMK). “Ini kan menunggu PMK, sudah ditandatangani Bu Menteri (Sri Mulyani), tinggal menunggu diundangkan. Minggu ini terbit PMK-nya, […]
-
Aturan PPN DTP Belum Terbit, Kemenkeu: Tunggu Diundangkan
Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan aturan terkait insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) tengah menunggu diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Keuangan sejak Oktober telah mengumumkan adanya insentif bagi sektor perumahan melalui PPN DTP hingga 100% mulai November 2023 hingga Juni 2024. Nantinya insentif akan berlanjut hingga […]
WA only