NEWS
-
Cegah Penyalahgunaan Surat Pernyataan Omzet Rp500 Juta, DJP Pakai Ini
Ditjen Pajak (DJP) memastikan ada mekanisme yang digunakan untuk mencegah penyalahgunaan surat pernyataan omzet wajib pajak orang pribadi UMKM tidak melebihi Rp500 juta. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (16/1/2024). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan pemotong pajak selaku lawan transaksi harus membuat bukti potong nihil […]
-
Pegawai Outsource Bisa Termasuk Pegawai Tetap dalam Hitungan PPh 21
Pegawai outsource dapat dikategorikan sebagai pegawai tetap dalam konteks penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Hal ini lantaran pengertian pegawai dalam konteks PPh sedikit berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Adapun pegawai outsource bisa dikategorikan sebagai pegawai tetap sepanjang memenuhi pengertian pegawai tetap dalam ketentuan PPh. Pengertian pegawai tetap pada […]
-
Kemenkeu berencana diskusi dengan pelaku usaha soal pajak hiburan
Kementerian Keuangan berencana untuk mengadakan pertemuan dengan pelaku usaha untuk mendiskusikan pajak barang jasa tertentu (PBJT) untuk kesenian dan hiburan atau pajak hiburan. “Kami bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan berbicara dengan para pelaku usaha hiburan spa dan karaoke. Kemenparekraf sepakat untuk kita bicara dengan asosiasi, kami akan jadwalkan,” kata Direktur Pajak Daerah dan […]
-
Pengusaha Rugi Seperti Inul Bisa Ajukan Keringanan Pajak Hiburan, Ini Syaratnya
Pelaku usaha hiburan termasuk Inul Daratista protes keras terkait kebijakan pajak hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa yang ditetapkan antara 40-75%. Pasalnya penyanyi dangdut itu mengaku tempat hiburan karaokenya sepi. “Kita lihat kondisi karaoke saya sekarang. Ini hari Sabtu, kondisinya sepi, tamunya juga tidak banyak dan pajak di sini saja sudah 25%. […]
-
Kemenkeu: Pajak hiburan dukung pengembangan pariwisata daerah
Jakarta. Kementerian Keuangan menyatakan pajak hiburan yang diterapkan merupakan dukungan pemerintah terhadap pengembangan pariwisata daerah. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lydia Kurniawati Christyana menjelaskan pemerintah telah menurunkan tarif pajak barang jasa tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan secara umum dari 35 persen menjadi 10 persen. “Ada penurunan tarif PBJT yang ditetapkan, karena pemerintah sangat […]
WA only