NEWS
-
Restitusi Pajak Tinggi, Purbaya: Ada Penangguhan Selama 2 Tahun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan tingginya restitusi pajak pada tahun ini antara lain disebabkan oleh tertangguhnya pencairan estitusi selama 2 tahun. Restitusi atas kelebihan pembayaran pajak pada 2 tahun lalu baru dicairkan pada tahun ini sehingga menekan postur penerimaan pajak pada Januari hingga Oktober 2025. “Saya dapat masukan rupanya restitusi tahun ini adalah restitusi dari 2 […]
-
UMKM Belum Wajib Lapor Keuangan via FRSW, Berlaku Bertahap
UMKM belum wajib menyampaikan laporan keuangan melalui platform bersama pelaporan keuangan (PBPK) atau financial reporting single window (FRSW). Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (28/11/2025). Menurut Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan Masyita Crystallin, kewajiban menyampaikan laporan keuangan melalui FRSW diberlakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas […]
-
Alat Baru Pemerintah Mendeteksi Potensi Pajak
Perusahaan sektor keuangan dan yang terkait wajib menyerahkan laporan keuangan Pemerintah belum kehabisan carauntuk menyigi pajak. Melalui kewajiban penyetoran laporan keuangan oleh perusahaan, data wajib pajak bakal kian transparan. Kewajiban ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan. Beleid yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto ini, berlaku sejak diundangkan pada 19 […]
-
Setoran Wajib Pajak Besar Juga Masih Merosot
Realisasi penerimaan pajak yang masih seret, salah satunya disebabkan oleh setoran dari wajib pajak besar yang juga macet. Padahal, wajib pajak ini berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak nasional. Berdasarkan laporan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Wajib Pajak Besar alias Large Tax Office (LTO), penerimaan pajak yang berhasil terkumpul Rp 413,89 triliun per akhir […]
-
Ada Pemutihan di Jakarta: Begini Cara Bayar Pajak Kendaraan secara Online
Program pemutihan pajak kendaraa bermotor (PKB) di DKI Jakarta masih digelar hingga 31 Desember 2025. Program ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025. Semua pemilik kendaraan yang masih punya tunggakan pajak berhak menikmati fasilitas tersebut. Melalui program ini diharapkan warga yang memiliki tunggakan tidak perlu lagi membayar denda atau bunga […]
WA only