NEWS
-
Jangka Waktu PPh Final 0,5% Mau Dihapus, Ini Bocoran Bos Pajak
Jangka waktu penerapan PPh final 0,5% untuk wajib pajak (WP) orang pribadi dan perseroan perorangan (PT Perorangan) bakal dihapus. Hal itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto mengatakan, secara rinci poin yang akan direvisi adalah […]
-
Bimo Bakal Perketat Syarat Mantan Pegawai DJP Jadi Konsultan Pajak
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan rencananya memperketat syarat bagi mantan pegawai Ditjen Pajak (DJP) untuk menjadi konsultan pajak. Ketentuan mengenai persyaratan konsultan pajak telah diatur dalam PMK 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022. Bimo berencana mensyaratkan mantan pegawai DJP menunggu 5 tahun jika ingin menjadi konsultan pajak, lebih panjang dari ketentuan saat ini selama 2 tahun. “Ketika […]
-
Kementerian Keuangan: Pajak Karbon Belum Prioritas di APBN 2026
DIREKTUR Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan pungutan pajak karbon belum menjadi prioritas untuk diterapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja (APBN) 2026. Pemerintah bakal lebih mengutamakan instrumen perdagangan karbon global. Febrio menyatakan pemerintah masih memprioritaskan target pertumbuhan ekonomi tahun depan. “(Pajak karbon) enggak prioritas. Kita fokus di belanja, pertumbuhan ekonomi,” ucapnya […]
-
Dirjen Pajak Buka Suara Usai Kejagung Geledah Rumah Pejabat DJP
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto buka suara ihwal proses hukum yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020. Sebagaimana diketahui pada Senin (17/11/2025), Kejagung menggeledah sejumlah rumah pejabat pajak seusai kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020 masuk ke tahap penyidikan. “Tentu […]
-
Rumah Pejabat Pajak Digeledah Kejaksaan, Begini Respons DJP
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan menghormati langkah penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung terhadap beberapa pejabat pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmauli mengatakan DJP berpandangan bahwa penegakan hukum diperlukan untuk menjaga integritas institusi DJP. “Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan secara independen, dan kami percaya bahwa penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga integritas […]
WA only