NEWS
-
Dorong Pemerataan, Sri Mulyani Transfer Pemda Rp857 T di 2024
Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal menjadi alat untuk pemerataan ekonomi hingga pelosok Indonesia. Salah satu perwujudannya adalah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). “Yaitu suatu kesatuan pendanaan yang dialokasikan dari penerimaan negara dengan tujuan mengurangi ketimpangan fiskal Pusat dan Daerah serta ketimpangan fiskal dan pelayanan publik antar […]
-
Pemungutan Pajak Daerah Belum Optimal, Ini Jurus Sri Mulyani
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan daya pungut pajak daerah (local taxing power) masih perlu dioptimalkan. Hal ini untuk mendongkrak pendapatan daerah. “Untuk local taxing power, pendapatan daerah perlu untuk ditingkatkan. Salah satu bentuknya digitalisasi mendukung, tapi sebetulnya ada masalah fundamental dalam local taxing power yang kita coba atasi melalui UU HKPD,” ujarnya dalam […]
-
Bicara Pengelolaan Keuangan Daerah, Sri Mulyani: APBN-APBD Belum Sinkron
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus didukung. Adapun hal itu termasuk menggunakan instrumen yang sangat penting di daerah yaitu APBD. “Dari evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan bahwa kondisi belum selaras antara perencanaan penganggaran pusat dan daerah. Sehingga, sering kita melihat APBN dan APBD belum berjalan […]
-
WP Selalu Gagal Login DJP Online, Ternyata Belum Aktivasi EFIN
Seorang perwakilan dari wajib pajak badan di Pinrang, Sulawesi Selatan rela datang ke kantor pajak untuk menanyakan perihal kendala saat login ke laman DJP Online. Pegawai sebuah perusahaan swasta tersebut mendatangi KP2KP Pinrang lantaran tidak masuk ke laman pajak.go.id. Padahal, dia mengaku, sudah memasukkan kata sandi sesuai dengan yang telah dibuatnya. Namun, upayanya untuk login […]
-
Sri Mulyani: Transformasi Digital Bakal Kerek Penerimaan Daerah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa perlu adanya peningkatan local power taxing atau penerimaan daerah, salah satunya dengan transformasi digital melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Sri Mulyani menyampaikan saat ini pajak dan retribusi daerah baru mencatatakan rasio pemungutan perpajakan di daerah sekitar 60 persen. “Jadi perbaikan administrasi termasuk investasi dalam sistem digital […]