NEWS
-
Jumlah Hakim Agung Pajak Perlu Segera Ditambah, MA Ungkap Alasannya
JAKARTA, Mahkamah Agung (MA) berharap Komisi Yudisial (KY) dan Komisi III DPR bersedia meloloskan calon hakim agung (CHA) tata usaha negara (TUN) khusus pajak dalam seleksi tahun ini. Hakim Agung Jupriyadi mengatakan MA saat ini hanya memiliki 1 hakim agung TUN khusus pajak yaitu Cerah Bangun. Menurutnya, jumlah hakim agung TUN khusus pajak masih perlu […]
-
Sri Mulyani Segera Terbitkan PMK, Insentif PPN DTP Pembelian Rumah Berlanjut di 2024
JAKARTA. Pemerintah akan melanjutkan pemberian insentif fiskal bagi sektor perumahan di 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, insentif fiskal yang diberikan berupa pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun dalam masa pajak Januari 2024 hingga Desember 2024. Mengingat kebijakan ini sudah pernah diberikan pada tahun […]
-
MK Tolak Permohonan Pemisahan DJP dari Kemenkeu
Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penolakan permohonan diputuskan MK dalam Sidang Pengucapan Putusan Nomor 155/PUU-XXI/2023. Adapun pemohon uji materi aturan tersebut adalah seorang konsultan pajak bernama Sangap Tua Ritonga. Sangap melakukan uji materiil terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 15 UU Nomor […]
-
Orang Indonesia Malas Lapor Pajak pada 2023, Pengamat: Tahun Ini Bisa Lebih Rendah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rasio perpajakan atau tax ratio Indonesia pada 2023 mencapai 10,2%. Angka tersebut turun dari capaian 2022 yang sebesar 10,39%. “Rasio perpajakan mencapai 10,2% dari PDB,” ujarnya dalam Konferensi Pers KSSK, Selasa (30/1/2024). Meski jumlah masyarakat yang melapor pajak lebih rendah, Sri Mulyani menyampaikan bahwa penerimaan perpajakan pada 2023 […]
-
TER PPh21 Dinilai Beri Kemudahan Administrasi
Pemerintah mengubah penghitungan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sejak 1 Januari 2024. Kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Melalui ketentuan itu, pemerintah menetapkan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode tarif efektif rata-rata (TER), yang terbagi menjadi dua kategori. Yakni, tarif efektif […]
WA only