NEWS
-
WP Mulai Ancang-Ancang! Lapor SPT Tahunan Full Coretax Tahun Depan
Makin mendekati akhir tahun, wajib pajak mulai perlu bersiap. Pasalnya, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025 akan dilakukan via coretax system sepenuhnya mulai 2026. Topik ini menjadi salah satu sorotan media nasional pada hari ini, Selasa (30/9/2025). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Rosmauli menyampaikan penggunaan coretax system dalam pelaporan […]
-
Asosiasi E-Commerce Apresiasi Penundaan Pajak Pedagang Online
Pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi e-commerce. Kebijakan ini disambut baik oleh Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan dianggap sebagai angin segar bagi keberlangsungan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digital. “Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengar masukan dari para pelaku usaha, sekaligus berupaya memastikan kebijakan perpajakan berjalan efektif […]
-
Industri Semikonduktor di Negara Tetangga Ini Usulkan Insentif Pajak
Asosiasi Industri Semikonduktor Malaysia (The Malaysia Semiconductor Industry Association/MSIA) meminta keringanan pajak demi menjaga kelangsungan sektor industri sekaligus meningkatkan daya saing produk pada 2026. Direktur Eksekutif MSIA Andrew Chan mengatakan pelaku industri semikonduktor membutuhkan insentif seperti pembebasan pajak barang dan jasa (good and services tax/GST) serta keringanan tarif listrik untuk mengurangi biaya operasional perusahaan. “Langkah-langkah […]
-
Lapor SPT Wajib Pakai Coretax Mulai Tahun Depan
Para pembayar pajak, bersiaplah. Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, mulai tahun 2026 pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan akan dilakukan melalui Coretax. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan sistem ini menjadi bagian dari modernisasi administrasi perpajakan yang diharapkan mempermudah wajib pajak, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan. Rosmauli memperkirakan akan ada sekitar 14 […]
-
Efek Penundaan Pajak E-Commerce Tak Besar
Ekonom perkirakan potensi pajak yang hilang dari beleid pajak e-commerce cuma Rp 1,5 triliun Pemerintah memutuskan menunda rencana pemungutan pajak pelaku e-commerce. Penundaan ini berpotensi mengurangi pendapatan pajak. Memang, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, potensi pajak dari segmen ini tidak terlalu besar. Sekadar mengingatkan, pemerintah hanya mematok pajak […]
WA only