NEWS
-
Kemenperin Ungkap UMKM Lokal Bayar Pajak Lebih Besar Ketimbang Perusahaan Asing
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Rizal menyoroti ketimpangan perlakuan fiskal antara pelaku usaha digital lokal dan perusahaan asing. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya merugikan UMKM dalam negeri, tetapi juga mengurangi potensi penerimaan negara. Faisol menjelaskan, pelaku usaha digital lokal, termasuk UMKM yang berjualan di platform e-commerce, wajib menunaikan kewajiban pajak lebih berat. Mereka dikenakan pajak penghasilan […]
-
Insentif PPN-DTP dan Subsidi Bunga Bisa Dorong Pasar Apartemen Hingga 2026
Perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) hingga 2026 diyakini menjadi angin segar bagi pasar properti yang tengah lesu, termasuk apartemen. Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menyebut, kebijakan ini memberi napas lebih panjang bagi developer untuk memasarkan proyek yang sudah dibangun dengan harga lebih terjangkau. “Dengan perpanjangan PPN-DTP sampai 2026, […]
-
MUI dan DJP Susun Peta Jalan Pajak Berkeadilan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Ditjen Pajak (DJP) berencana menyusun peta jalan pajak berkeadilan. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan peta jalan pajak berkeadilan akan mengedepankan aspek keumatan, integritas, dan transparansi dalam sistem pemungutan pajak. “Jangan sampai kemudian mengambil pajak dengan tidak mendasarkan diri pada prinsip keadilan sehingga yang muncul adalah kezaliman dan […]
-
Marketplace Bisa Jadi Gerbang Kepatuhan Pajak Pedagang Online
Pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace atas penghasilan pedagang online dinilai menjadi peluang untuk mendorong kepatuhan pajak sekaligus memastikan para pelaku usaha tercatat resmi dalam sistem perpajakan. Manager of DDTC Fiscal Research and Advisory Denny Vissaro mengatakan banyak toko konvensional kini beralih berdagang di marketplace. Perpindahan itu membuat para pedagang terdata dalam sistem internal penyelenggara […]
-
Jaga Ekonomi, Pemprov Adakan Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan
Pemprov Sumatera Utara (Sumut) menyelenggarakan penghapusan denda atau pemutihan dan diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai dari 1 Oktober 2025. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Ardan Noor mengatakan program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melunasi PKB. Selain itu, untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). “Program ini adalah salah satu upaya menjaga […]
WA only