NEWS
-
1.136 Perusahaan Besar di Australia TakBayar Pajak pada 2023-2024
Otoritas pajak Australia (Australian Taxation Office/ATO) mencatat ada 1.136 perusahaan besar tidak membayar pajak penghasilan pada tahun pajak 2023-2024. Asisten Komisaris ATO Michelle Sams mengatakan angka tersebut setara 28% dari 4.110 perusahaan besar yang menyampaikan SPT Tahunan. Menurutnya, perusahaan ini tidak membayar pajak antara lain karena memang mengalami kerugian. “Untuk pertama kalinya sejak pelaporan Transparansi […]
-
Gaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas Pajak, Pemerintah Siapkan Aturan Baru
Pemerintah memastikan pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta akan mendapat keringanan pajak penghasilan (PPh) 21. Kebijakan ini masuk dalam rangkaian Paket Ekonomi 2025 yang baru saja dibahas dalam rapat koordinasi terbatas Kabinet Merah Putih pada Rabu (1/10/2025). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kebijakan tersebut diberlakukan melalui skema PPh 21 Ditanggung Pemerintah […]
-
Purbaya Tunda Pajak Toko Online, Ketua Komisi XI: Beri Ruang Napas ke UMKM
Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyambut positif keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menunda pajak 0,5 persen pada toko online. Misbakhun mengatakan, keputusan pemerintah tersebut membuat memberi ruang bernapas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tidak terbebani di tengah ekonomi yang belum benar-benar kembali normal. “Penundaan ini akan memberi […]
-
Dukung Industri Makin Berkembang, Pemerintah Siap Beri Fasilitas Pajak
Melalui belanja perpajakan (tax expenditure) tiap tahunnya, pemerintah menyediakan berbagai kebijakan insentif pajak yang bertujuan untuk mendukung perkembangan industri dalam negeri. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menegaskan banyaknya insentif pajakmencerminkan bahwa kebijakan pajak di Indonesia tidak semata-mata fokus merauppenerimaan, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan industri nasional. Dia optimistis jika industri semakin berkembang maka kontribusi pajaknya […]
-
DJP Libatkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggandeng Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM) untuk mengintegrasikan data dalam penerapan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax Administration System/CTAS) atau coretax. Hal ini dimulai dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, bersama Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Heldy Satrya […]
WA only