NEWS
-
Pemungutan Pajak oleh Marketplace Tak Otomatis, Harus Ada Penunjukan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 oleh penyedia marketplace sebagaimana termuat dalam PMK 37/2025 tidaklah berlaku secara otomatis. Analis Senior Kebijakan Fiskal Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Melani Dewi Astuti menekankan pemungutan dilaksanakan hanya oleh penyedia marketplace yang sudah ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22. “Pemungutannya hanya akan jalan kalau […]
-
DPR Apresiasi Menkeu Purbaya Tunda Pajak UMKM di Marketplace
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menunda penerapan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk transaksi para pedagang daring di platform marketplace. Menurutnya, keputusan tersebut memberi perlindungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tidak terbebani di tengah proses pemulihan ekonomi. “Penundaan ini menjadi sinyal bahwa […]
-
Komisi XI DPR dukung penundaan pajak marketplace agar tak bebani UMKM
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut positif keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menunda penerapan pungutan PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang daring melalui lokapasar atau marketplace agar tak membebani usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut dia, langkah ini mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi ekonomi nasional yang tengah dalam fase pemulihan, dan tetap […]
-
Guyuran Stimulus demi Dongkrak Ekonomi di Atas 5%
Pemerintah resmi mengumumkan sejumlah stimulus tambahan pada kuartal akhir tahun ini untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Sejumlah program akselerasi mulai dijalankan, antara lain program magang untuk maksimal fresh graduate satu tahun melalui platform SIAPkerja yang akan dibuka 15 Oktober. Program ini melibatkan BUMN dan perusahaan swasta di bawah koordinasi Kadin. Untuk sektor pariwisata, pemerintah menanggung PPh […]
-
DJP dan BKPM Perkuat Sinergi Pajak-Investasi untuk Dorong Ekonomi Nasional
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperkuat sinergi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bertujuan mendukung investasi, meningkatkan kepatuhan pajak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dan Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Heldy Satrya Putera, di Gedung Chakti KPDJP, Jakarta, […]
WA only