NEWS
-
e-Filing dan e-Faktur, Sistem Perpajakan Lama yang Kembali Dibuka Ditjen Pajak
Direktorat Jenderal Pajak masih membuka dua sistem administrasi perpajakan lama yaitu e-Filing dan e-faktur, sebagai antisipasi implementasi Coretax yang masih kerap bermasalah. Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan Dwi Astuti menjelaskan pembukaan dua sistem administrasi perpajakan lama itu sesuai hasil rapat dengar pendapat antara Komisi XI DPR dengan Direktur Jenderal Pajak Suryo […]
-
Solusi atas Pengenaan Pajak terhadap Netflix
Jakarta. Netflix merupakan aplikasi atau situs yang menawarkan layanan streaming film ataupun series dari berbagai negara dan berbasis di Amerika Serikat. Untuk dapat menikmati layanan Netflix, pengguna harus membayar sejumlah uang sebagai biaya berlangganan. Dilansir dari laman Business of Apps, pada 2023 situs ini menghasilkan pendapatan sebesar 33,7 miliar dolar AS, angka yang cukup fantastis […]
-
Fiskal Daerah 2025 Terbatas, Ini Langkah Pemprov Sumbar untuk Optimalkan PAD
PADANG. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melakukan upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) seiring terbatasnya fiskal daerah di tahun 2025 ini. Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan semakin kecilnya fiskal ke daerah pada tahun ini turut berdampak kepada pendapatan daerah, dan supaya dampaknya tidak terlalu buruk, pemerintah daerah pun melakukan strategi agar bisa mampu mendorong kinerja yang […]
-
Cara Lapor SPT Tahunan 2024 via DJP Online, Catat Batas Waktunya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengumumkan bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2024 masih dilakukan melalui sistem lama, https://pajak.go.id. Adapun batas waktu lapor SPT Tahunan 2024 untuk wajib pajak orang pribadi dilakukan maksimal 31 Maret 2025, sedangkan untuk wajib pajak badan hingga 30 April 2025. Meskipun sistem layanan perpajakan terbaru, Coretax, telah dirilis per 1 […]
-
Penghapusan NPWP 2025 Lewat Coretax, Begini Caranya
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas wajib pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, ada beberapa kondisi yang membuat seseorang perlu menonaktifkan atau menghapus NPWP, seperti sudah tidak memiliki penghasilan, pensiun, atau meninggal dunia. Kabar baiknya, kini penghapusan NPWP bisa dilakukan secara online. Dengan demikian, wajib pajak memiliki keleluasaan lebih dalam mengurus […]
WA only