NEWS
-
2.072 Wajib Pajak Orang Pribadi Nikmati Restitusi Dipercepat
Sebanyak 2.072 wajib pajak orang pribadi tercatat telah memanfaatkan fasilitas percepatan pengembalian restitusi atau kelebihan pembayaran pajak. Restitusi dipercepat tersebut dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100 juta. Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2023. “Klaim restitusi lebih bayar di bawah Rp 100 juta sudah […]
-
PPh Badan Jadi Tulang Punggung Penerimaan Pajak per Juli 2023, Ini Kata Sri Mulyani
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga bulan Juli 2023, Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi sumber penerimaan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, PPh Badan tercatat tumbuh 24,2% secara tahunan atau year on year (yoy), dengan porsi mencakup 26,0% dari total penerimaan pajak hingga Juli 2023 yang sebesar Rp 1.109,10 triliun. “PPh Badan ini memiliki kontribusi paling besar […]
-
Setoran Pajak Tambang Melandai, Menkeu: Tak akan Terus-Terusan Tinggi
Pemerintah mencatat setoran pajak dari sektor pertambangan mengalami pertumbuhan sebesar 44% hingga Juli 2023. Pertumbuhan Setoran Pajak Sektor Pertambangan Menunjukkan Perlambatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan setoran pajak dari sektor pertambangan tersebut mulai menunjukkan perlambatan. Pasalnya pada periode yang sama 2022, setoran pajak dari sektor pertambangan mampu tumbuh hingga 263,7%. “Pertambangan kita masih […]
-
Harga Komoditas Anjlok, Wajib Pajak Minta Diskon Angsuran PPh 25
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sudah ada beberapa wajib pajak yang mengajukan permohonan diskon atau pengurangan angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 atau PPh badan. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, permohonan diskon PPh 25 tersebut merupakan dampak dari harga komoditas yang mulai anjlok sehingga berdampak pula kepada setoran pajaknya. Ini terlihat […]
-
Pacu Perekonomian, Biaya Listrik Diusulkan Bebas dari PPN
Senator Filipina Francis Escudero menyerukan pembebasan tarif listrik dari pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12%. Escudero mengatakan pembebasan PPN akan membuat tarif listrik lebih terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Dia pun telah mengajukan RUU Senat No. 2301 mengenai pembebasan PPN terhadap tarif listrik. “Dengan memberikan keringanan, pemerintah dapat menurunkan biaya operasi industri dan bisnis, meredam […]