NEWS
-

DJP: Aturan PPh Final UMKM dan PPh 21 DTP Horeka Masih Disiapkan
Ditjen Pajak (DJP) menjamin pemerintah akan segera menerbitkan regulasi teknis yang mengatur perpanjangan jangka waktu pemanfaatan rezim PPh final 0,5% untuk UMKM orang pribadi hingga 2029. DJP menjelaskan saat ini Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi peraturan yang dibutuhkan untuk kebijakan tersebut. Hal itu tentunya akan memberikan kepastian berusaha lantaran regulasi PPh final UMKM belum diperbarui hingga […]
-

Target Pajak Naik, Kemenkeu Ungkap Strategi Raup Penerimaan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap strategi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2026. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menuturkan peningkatan PNBP ini akan diperoleh melalui setoran dari Kementerian/Lembaga (K/L). “PNBP dari kementerian-kementerian ya,” kata Anggito ketika ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (19/9/2025). Sementara terkait target pajak, Anggito menyebut strategi pemerintah akan difokuskan […]
-

Apakah Semua Pekerja Bergaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak?
Pemerintah kembali menerapkan kebijakan pekerja bergaji di bawah Rp10 juta bebas pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Kebijakan ini bagian dari stimulus ekonomi yang diumumkan pemerintah pekan ini. Pemerintah memperpanjang penerapan kebijakan hingga tahun depan. “Akan dilanjutkan tahun depan, jadi ada kepastian sampai tahun depan,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9). Namun, apakah […]
-

Pajak Karyawan Sektor Horeka Ditanggung Pemerintah, Serikat Pekerja Imbau Perusahaan Tak Tahan Kenaikan Upah
Pemerintah resmi memperluas kebijakan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Kebijakan ini disambut baik Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), namun serikat pekerja juga mengingatkan agar perusahaan tidak menjadikan insentif tersebut sebagai alasan untuk menahan kenaikan upah. Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat menegaskan bahwa pembebasan pajak […]
-

RUU Keuangan Negara Masuk Prolegnas 2026,Tax Amnesty Jadi Long List
Komisi XI DPR memasukkan RUU Keuangan Negara, bukan RUU Pengampunan Pajak, ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. RUU Keuangan Negara merupakan RUU luncuran dari Prolegnas Prioritas 2025. RUUPengampunan Pajak (tax amnesty) yang awalnya merupakan merupakan bagian dariProlegnas Prioritas 2025 justru dimasukkan ke dalam long list. “Sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Komisi XI […]
WA only