NEWS
-
Dirjen Pajak Kantongi Nama 13 Pegawai DJP yang Diduga Lakukan Fraud
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sudah mengantongi daftar nama 13 orang pegawai Ditjen Pajak (DJP) yang diduga melakukan penyelewengan. Jika benar terbukti bertindak curang maka 13 orang itu akan dipecat. Saat ini, lanjut Bimo, proses pemeriksaan terhadap 13 pegawai tersebut masih berlanjut. Oleh karena itu, dirinya belum bisa memastikan jumlah pegawai DJP yang berpotensi dipecat karena […]
-
BCA Optimistis Perpanjangan Insentif PPN DTP Bakal Dongkrak Penyaluran KPR
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menilai, kebijakan pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir 2026 akan menjadi katalis positif bagi sektor properti dan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR). Executive Vice President (EVP) Consumer Loan BCA, Welly Yandoko menyebut, kombinasi insentif fiskal tersebut dengan kebijakan penurunan suku bunga acuan Bank […]
-
Tak Masuk Akta Perusahaan, Bisakah Karyawan Tanda Tangan Faktur Pajak?
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak memberikan penjelasan mengenai kriteria pejabat atau pegawai yang dapat menandatangani faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP). Kring Pajak menjelaskan pihak yang dapat menandatangani faktur pajak adalah pejabat/pegawai yang memang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan untuk menandatangani faktur pajak seperti diatur dalam Pasal […]
-
BI: Kaltim Harus Tinggalkan Insentif Pajak, Beralih ke Ekosistem Investasi
Bank Indonesia (BI) menegaskan Kalimantan Timur (Kaltim) tidak bisa lagi sekadar mengandalkan keringanan pajak dalam menarik investasi. Daerah ini ditantang untuk menyiapkan insentif berbasis ekosistem dan nilai tambah agar mampu bersaing di level global. Kepala Perwakilan BI Kaltim sekaligus Dewan Pembina Regional Investor Relations Unit (RIRU), Budi Widihartanto, dalam High Level Meeting RIRU Kaltim di […]
-
Asosiasi Dukung Penundaan Penerapan Pajak E-Commerce, Berharap Ini ke Pemerintah
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyambut baik keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menunda penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi e-commerce. Sekjen idEA Budi Primawan menilai langkah tersebut menunjukkan pemerintah mendengar masukan dari pelaku usaha sekaligus berupaya memastikan kebijakan perpajakan berjalan efektif tanpa membebani industri secara berlebihan. “Khususnya bagi pelaku yang masih membutuhkan […]
WA only